Polemik Iklan Bendungan Pemerintahan Jokowi Tayang di Bioskop, Kemenkominfo: Tak Akan Dicopot

Meski begitu, Sandiaga tidak mau berspekulasi ikut-ikutan menilai iklan pemerintah Jokowi di bioskop benar atau tidak.

"Bagi saya yang penting ada enggak undang-undang yang dilanggar? Ada enggak peraturan dan ketentuan yang dilanggar? Kalau enggak, ya enggak usah terlalu dibesar-besarkan," kata dia.

Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai iklan di bioskop yang menayangkan keberhasilan pemerintah dalam membangun 65 bendungan di Indonesia.

Ada yang menganggap iklan yang diproduksi Kementerian Komunikasi dan Informatika itu bagian dari kampanye sosok Jokowi.

Menurut Presiden, Kemenkominfo memang ditugaskan undang-undang untuk menyampaikan program pemerintah, baik yang sudah selesai maupun yang akan dilaksanakan.

"Itu memang tugasnya Kemenkominfo. Itu amanat undang-undang bahwa baik pembangunan yang sudah selesai, masih dalam proses atau belum selesai, harus terus diinfokan kepada masyarakat agar masyarakat mengikuti (informasi)," ujar Jokowi saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/9/2018).

Jokowi mengatakan, apa yang dilakukan Kemenkominfo sama seperti yang dikerjakan Departemen Penerangan pada era Orde Baru yang bertugas menyosialisasikan program-program pemerintah.

"Kalau dulu, misalnya, menteri penerangan yang menerangkan (program pemerintah). Lalu masa suruh diem gini, gimana sih?" ujar Jokowi sambil memeragakan menutup mulut.

Presiden Joko Widodo heran mengapa iklan milik Kementerian Komunikasi dan Informatika di bioskop tentang pembangunan 65 bendungan menuai polemik.

Padahal, iklan serupa sudah pernah ditayangkan sebelumnya melalui media lain.

"Itu kan dari tiga empat tahun lalu kita sudah menyampaikan, sudah disampaikan. Baik lewat Youtube, TV. Lihat saja," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan kembali perlunya masyarakat mendapatkan informasi soal program-program pemerintah, baik yang sudah, sedang, maupun belum dilaksanakan.

"Ya masyarakat kan perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, mana yang sudah, mana yang dalam proses, mana yang akan dikerjakan," ujar Jokowi.

Kemenkominfo berdasarkan peraturan dan perundangan mempunyai fungsi wewenang untuk menginformasikan hal itu ke masyarakat. Oleh sebab itu, tidak tepat apabila iklan tersebut dipandang sebagai kampanye sosok Jokowi secara personal.

"Sekali lagi, itu memang tugas Kemenkominfo. Itu amanat undang-undang bahwa pembangunan yang sudah selesai, masih dalam proses, atau belum selesai harus terus diinfokan agar masyarakat mengikuti," ujar dia.