Berita Nasional

Wiranto Pimpin Rapat Bahas Polemik Caleg Mantan Koruptor

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menggelar rapat koordinasi untuk membahas polemik bakal calon legislatif

Wiranto Pimpin Rapat Bahas Polemik Caleg Mantan Koruptor
KOMPAS.com/Devina Halim
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menggelar rapat koordinasi untuk membahas polemik bakal calon legislatif yang merupakan eks narapidana kasus korupsi. Rapat digelar di Kantor Kementerian Polhukam, Selasa (4/9/2018) 14.00 WIB.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Rapat digelar tertutup dari awak media. Namun, setelah rapat rencananya akan digelar jumpa pers. Bawaslu sebelumnya sudah meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019. Langkah Bawaslu tersebut kemudian menuai kritik.

Baca: UGM Kerja Sama Pemprov NTT Kembangkan Budidaya Padi dengan Metode SRI

Berdasarkan data Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, hingga Senin (3/9/2018), setidaknya tercatat ada 15 mantan koruptor yang diloloskan Bawaslu sebagai bakal caleg.

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).

Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

Sementara KPU, dalam bekerja berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

KPU untuk saat ini menolak menjalankan keputusan Bawaslu. Komisi yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelanggaraan pemilu ini baru akan mengubah sikap jika uji materi PKPU 20/2018 diterima MA. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved