Berita Nasional

KPK Terima Surat Proses Praperadilan Irwandi Yusuf

KPK telah menerima surat menghadiri proses persidangan praperadilan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, tersangka suap DOKA

KPK Terima Surat Proses Praperadilan Irwandi Yusuf
KOMPAS.com/Reza Jurnaliston
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/7/2018) sore. 

POS KUPANG.COM - - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat untuk menghadiri proses persidangan praperadilan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, tersangka suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Provinsi Aceh.

"Saya dapat informasi bahwa KPK telah menerima surat panggilan untuk menghadiri proses persidangan praperadilan dari salah seorang yang bernama Yuni Eko Hariatna. Rencana sidang pada Senin 10 September 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Baca: Mama Muda ini Asyik Bermesraan di Penginapan, Suaminya Lakukan Hal Tak Terduga

Yuni Eko diketahui sebagai Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kota Banda Aceh.

Praperadilan tersebut, lanjut Febri, pada pokoknya mengargumentasikan bahwa mempersoalkan tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Irwandi Yusuf.

"Objek dari praperadilannya adalah sah atau tidaknya penangkapan dan penanganan kasus Gubernur Aceh nonaktif ini," ucap Febri.

Selain lembaganya mendapatkan surat panggilan sidang praperadilan itu, kata Febri, KPK juga mendapatkan surat dari pihak kuasa hukum Irwandi Yusuf.

"Jadi, surat dari kuasa hukum Irwandi Yusuf tertanggal 27 Agustus 2018 ini menyampaikan bahwa Irwandi Yusuf dan kuasa hukumnya tentu saja mendapat informasi dari pemberitaan media bahwa ada pihak yang mengajukan praperadilan dan atas dasar itu kemudian ditegaskan bahwa ia keberatan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak lain," ungkap Febri.

Selain itu, Irwandi tidak pernah memberikan kuasa atau meminta pihak lain untuk mengajukan praperadilan atas nama dirinya tersebut.

"Jadi, ada dua surat itu yang kami terima saat ini. Di satu sisi ada praperadilan yang diajukan oleh salah seorang yang bernama Yuni Eko tetapi di sisi lain pihak Irwandi Yusuf melalui kuasa hukumnya mengatakan keberatan terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh pihak lain itu," kata Febri.

Selain Irwandi, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi, Hendri Yuzal yang merupakan staf khusus Irwandi Yusuf, dan Teuku Saiful Bahri dari pihak swasta.

Diduga sebagai penerima dalam kasus itu adalah Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi Ahmadi. (*)

Tags
KPK
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help