Berita Kabupaten Ende

Pusam Mempertanyakan Penggunaan Dana Pilkada Ende Rp 40 Miliar

Pusat Kajian dan Adovokasi Masyarakat (Pusam) Indonesia mempertanyakan penggunaan dan pertanggungjawaban dana Pilkada

Pusam Mempertanyakan Penggunaan Dana Pilkada Ende Rp 40 Miliar
pos kupang.com, romualdus pius
Sekjen Pusam,Oscar Vigator Wolo

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM,ENDE-Pusat Kajian dan Adovokasi Masyarakat (Pusam) Indonesia mempertanyakan penggunaan dan pertanggungjawaban dana pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ende oleh masing-masing instansi yang mendapatkan dana dari Pemda Ende baik itu KPU dan Panwaslu juga TNI serta Polri. Pada pelaksnaaan Pilkada itu Pemda Ende setidaknya menghibahkan dana sebesar Rp 40 Miliar untuk semua intansi tersebut.

Sekjen Pusam Indonesia, Oscar Vigator Wolo mengatakan hal itu kepada Pos Kupang.Com, Minggu (2/9/2018) di Ende.

Baca: Hari ini DPRD Kabupaten Kupang Gelar Paripurna Istimewa

Oscar mengatakan, masyarakat umum perlu mengetahui pengunaan dana Pilkada karena memang dana tersebut adalah milik public atau masyarakat Kabupaten Ende yang dipercayakan kepada masyarakat untuk mengelolanya.

Oscar mengatakan, pihaknya tidak menaruh curiga apabila kemungkinan dana tersebut diselewengkan namun demikian bagaimanapun dana tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada public agar public bisa mengetahuinya.

Menurut Oscar, saat ini era transparan maka segala hal yang berhubungan dengan public harus juga dipertanggungjawabkan secara transparan sehingga dengan demikian akan menimbulkan kepercayaan kepada public terhadap instansi itu terutama dalam penggunaan keuangan Negara.

Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dari masing-masing instansi dalam menggunakan dana atau keuangan Negara.

Pihaknya mengaperasi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ende bisa berjalan dengan baik meskipun ada riak-riak kecil yang terjadi namun itu adalah hal yang biasa dalam era demokrasi.

Namun yang ditunggu saat ini adalah bagaimana pertanggungjawaban dana oleh lembaga yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ende.

Oscar mengatakan, jika tidak ada pertanggujawaban yang jelas dari masing-masing instansi itu maka pihaknya mengharapkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Ende harus berani mengambil sikap dengan melakukan pengusutan sehingga bisa diketahui penggunaan dana tersebut dilakukan secara benar atau tidak.

Menurut Oscar dana untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ende cukup besar yakni sekitar Rp 40 Miliar maka dengan demikian harus bisa dipertanggungjawabkan secara benar kepada public.

Pada pelaksanaan Pilakda Ende aliran dana sebesar Rp 40 Miliar masing-masing diperuntukan untuk KPU Kabupaten Ende sebesar Rp 27,7 Miliar dan Panwaslu sebesar Rp 6 Miliar juga TNI Rp 1 Miliar serta Polri 6,1 Miliar.

Oscar meminta DPRD Kabupaten Ende juga wajib meminta pertanggungjawaban dari masing-masing instansi yang mendapatkan dana Pilkada karena sebelumnya instansi tersebut juga pernah mempresentasikan dan mengajukan dana lewat DPRD Kabupaten Ende.

"Kita lihat sebelum Pilkada dari masing-masing instansi pernah mempresentasikan rancanangan penggunaan dana di DPRD Kabupaten Ended an itu semestinya juga harus dilakukan setelah Pilkada Ende selesai. Jangan diam-diam saja karena dana tersebut adalah uang Negara harus dipertanggungjawabkan,"kata Oscar. (*)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved