Berita Kota Kupang

Komisi 1 DPRD Kota Kupang Kunjungi Walikota, Persiapan Sidang Dua Hingga Mutasi Ikut Dibahas

Komisi 1 DPRD Kota KUpang mengunjungi Walikota Kupang di ruangan walikota Kupang Rabu (29/8/2018).

Komisi 1 DPRD Kota Kupang Kunjungi Walikota, Persiapan Sidang Dua Hingga Mutasi Ikut Dibahas
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Walikota Kupang,Jefri Riwu Kore 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM Maria A E Toda

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Komisi 1 DPRD Kota KUpang mengunjungi Walikota Kupang di ruangan walikota Kupang Rabu (29/8/2018).

Ketua Komisi 1 Padron Paulus saat ditemui seusai pertemuan internal tersebut menjelaskan ada beberapa hal yang dibahas bersama Walikota Kupang Jefri Riwu Kore.

Hal pertama adalah mengenai kesiapan Pemerintah Kota Kupang untuk sidang kedua yang akan segera dilaksanakan.

Baca: MUI Minta Umat Islam di NTT Jangan Terpengaruh dengan Paham Radikal

Menurut Padron Pemkot Kupang seperti yang sudah disampaikan Walikota dalam pertemuan, sudah siap mengikuti sidang kedua yang akan digelar pada September nanti.

" Secara garis besar mereka sudah siap untuk sidang kedua nanti. Kalau sudah siap kita bisa mulai September ini supaya bosa cepat selesai," ujarnya.

Sementara itu, Adrianus Talli, mengatakan, tujuan komisi I mengadakan kunjungan kerja di wali kota kupang untuk mengetahui sebenarnya jabatan yang lowong di pemkot, baik itu eselon II, II maupun IV.

Dia menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Kupang, rincian jumlah jabatan yang lowong di pemkot kupang eselon IIA , 1 orang, IIB 7 orang, IIIA 6 orang, IIIB 12 orang, IVA 46 orang, dan IVB 15 orang, total jabatan lowong sebanyak 87 jabatan. Adi mengatakan, jumlah jabatan lowong ini sangat banyak dan harus segera dilakukan mutasi. Untuk eselon II harus menggunakan assesor untuk uji kompetensi.

" Kami minta agar Wali kota jangan hanya wacana tentang mutasi tetapi segera dilakukan. Pasalnya banyak jabatan yang lowong. Juga para pelaksana tugas juga terbatas dan tidak maksimal. Selain itu, wacana juga sangat mempengaruhi kinerja para ASN sehingga kerja tidak maksimal," ujarnya.

Dia mengatakan, selain masalah mutasi, komisi I juga mempertanyakan tentang kesiapan pemerintah memasuki sidang II. Dan pemerintah juga telah menyiapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPPAS). Jadi jika pemerintah sudah memasukan dokumen, maka sidang juga akan segera dimulai. Setelah sidang, diharapkan mutasi sudah bisa dilakukan. (*)

Penulis: Maria Enotoda
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help