Berita Kota Kupang

Jefri Minta OPD Lingkup Kota Kupang Berbenah

Hefri Riwu Kore mengatakan, penilaian yang diberikan Ombudsman dalam bentuk hasil survei standar pelayanan publik merupakan hal yang wajar

Jefri Minta OPD Lingkup Kota Kupang Berbenah
POS-KUPANG.COM/Maria A E Toda
Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore saat memberi sambutan dalam kegiatan Rapat Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar pemerintah daerah bagi perangkat daerah lingkup pemrerintah Kota Kupang tahun 2018 di Hotel Maya, Rabu (29/8/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria A E Toda

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menanggapi hasil survei Ombudsman mengenai OPD Lingkup Kota Kupang, Walikota Kupang Jefri Riwu Kore dalam rapat penerpaan sistem manajemen Penjamin Mutu di Hotel Maya (29/8/2018) mengatakan penilaian yang diberikan Ombudsman dalam bentuk hasil survei standar pelayanan publik merupakan hal yang wajar.

Menurutnya pihaknya sudah melakukan follow up pada OPD Lingkup Kota Kupang berupa penyampaian apa saja yang harus dilakukan untik segera berbenah mengacu pada hasil penilaian Ombudsman.

"Hal yang wajar pasti ada yang merah dalam OPD kita. Kita sudah follow up apa yang harus dikerjakan OPD. Kita tidak berpatokan pada merah kuning hijau. Tapi bagaimana mereka dalam hal ini OPD terkait berkreasi untuk tahun depan untuk buat sesuatu yang baru berbenah," ujarnya.

Baca: Pemanjat Menara Telkomsel Talibura, Ternyata Dalima Punya Bawaan Gangguan Jiwa

Menurutnya pihaknya juga sudah mengupas kembali dan disesuaikan dengan visi dan misi. Ia melanjutkan hasil survei Ombudsman juga memberi pihak Pemkot Warning untuk segera perbaiki kinerja dan semua hal di OPD.

Ia juga berharap agar segera ada pertemuan langsung pihaknya dengan Ombudsama. Dan di dalam pertemuan tersebut dijelaskan dan dipaparkan apa saja yang menjadi dsar penilaian hasil oenialaian dan masih banyak hal lain lagi.

"Kita akan perbaiki apa yang sudah disampaikan oleh Ombudsman," lanjut Jefri.

Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil David Mangi mengatakan penilaian Ombudsman adalah wajar karena Ombudsman merupakan salah satu lembaga penilaian yang ditunjuk pemerintah.

Ia mengatakan pihaknya akan berbenah agar apa yang masih menjadi kekurangan bisa segera diperbaiki. Ia mengakui tahun ini pihalnya belum dengan maksimal memberi pelayanan karena kekurangan sarana prasarana baik dari sisi gedung maupun prasarana alat.

"Tahun depan kita akan maju setingkat lebih tinggi dari tahun ini. Memang Kelihatannya ada penumpukan masyarakat yang mengurus berbagai keperluan di Dukcapil. Tetapi Jujur karena lokasi pelayanannya hanya satu dengan kondisi ruangan yang kecil. Berbeda dengan tempat lain yang punya gedung untuk urus KTP sendiri, Urus KK sendiri," ujarnya.

Menurutnya persoalan dukcapil itu persoalan nasional dan bukan hanya ada di Kota Kupang saja untuk itu pihaknya terus melakukan pembenahan. Ia melanjutkan ada beberapa cara yang pihaknya lakukan agar masyarakat merasa tidak terabaikan yaitu apabila ada dokumen yang dianggap hanya sebagai pelengkap pihaknya tidak mengharuskan itu.

"Misalnya mau urus KTP hanya bawa fotokopi kartu keluarga langsung lakukan perekaman. Akta anak cukup isi formulir yang menunjukan warga setempat yaitu fotokopi kk, ktp dan akta nikah bisa jadi," pungkasnya. (*)

Penulis: Maria Enotoda
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved