Berita Kabupaten TTS

DPRD NTT Lakukan Hearing Dua Ranperda dengan Pemkab TTS

DPRD Provinsi NTT yang diwakili Eldat Nenabu, Jefry Un Banunaek, Johanes Rain Tukan dan Reny Marlina Un melakukan dialog terkait dua Ranperda

DPRD NTT Lakukan Hearing Dua Ranperda dengan Pemkab TTS
POS-KUPANG.COM/DION KOTA
Suasana dialog antara DPRD Provinsi NTT dengan Pemkab TTS guna mendapatkan masukan terkait penyempurnaan dua Ranperda inisiatif DPRD Provinsi NTT di ruang rapat Sekda TTS 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM | SOE - DPRD Provinsi NTT yang diwakili Eldat Nenabu, Jefry Un Banunaek, Johanes Rain tukan dan Reny Marlina Un melakukan hearing atau dialog terkait dua Ranperda yang diusulkan DPRD Provinsi NTT di ruang rapat Sekda TTS.

Dialog ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Pemda TTS guna menyempurnakan Ranperda Pengelolaan Pariwisata dan Perlindungan Wisatawan dan Ranperda Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.

Baca: Gempa Bumi di NTB, 5 Orang Meninggal Dunia, 40 Luka-luka

Hadir mewakili Pemkab TTS, Asisten bidang sosial dan pemerintahan, Drs. Frans Maxi Oematan, Kasubag Hukum, Joel Sonbay, Kadis Pariwisata Kabupaten TTS,Tian Yosis Tallo, mantan camat kot'olin, Johanes Missa serta beberapa staf Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kabupaten TTS.

Dalam kesempatan tersebut, Kasubag Hukum, Joel Sonbay memberikan masukan teknis terkait penggunaan huruf dan tanda baca dalam penyusunan Perda yang belum susai aturannya.

Selain itu dirinya memberikan masukan agar dalam Ranperda Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat dimasukan juga pasal terkait tertib membayar bajak, pengaturan jam malam dan larangan bagi ASN berada di luar kantor di saat jam kerja tanpa surat tugas.

"Agar Perda bisa ditegakan, maka perlu juga penegasan pada bagian sanksinya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jerah bagi para pelanggar, " ungkap Joel.

Untuk Ranperda Pengelolaan Pariwisata dan Perlindungan Wisatawan, Kadis Pariwisata Kabupaten TTS, Tian Yosis Tallo mengatakan, dalam Ranperda tersebut perlu dimasukan pasal terkait pemeliharaan dan pelestarian alam dan budaya.

Pasalnya, obyek wisata yang menjadi primadona di Propinsi NTT adalah wisata alam dan budaya. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan wisata sangat penting untuk melakukan pemeliharaan dan pelestarian alam serta budaya yang ada.

"Untuk menjamin agar alam kita tetap lestari dan budaya kita tetap terjaga maka harus ada pasal dalam Ranperda tersebut yang bisa bisa mengatur dua hal penting tersebut. Ini sangat penting untuk memastikan alam dan budaya kita tetap terjaga kelestariannya," ujar Tian.

Anggota DPRD Provinsi NTT dari Komisi I, Eldat Nenabu yang dikonfirmasi POS- KUPANG.COM, Minggu ( 29/7/2018) melalui sambungan telepon mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan pemkab TTS dalam hearing yang digelar pada Jumat (27/7/2018) lalu.

Ia mengatakan, masukan yang diberikan selanjutnya akan disandingan dengan masukan dari kabupaten lainnya di Propinsi NTT guna menyempurnakan dua Ranperda tersebut.

" Untuk menyempurnakan dua Ranperda inisiatif DPRD Propinsi NTT ini, kita melakukan hearing ke Kabupaten dan Kota di Propinsi NTT dengan maksud untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan dua Ranperda ini. Selain itu, kita juga akan meminta masukan dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat di setiap kabupaten /kota yang kita kunjungi," jelasnya. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved