Berita KPop BTS
Begini Nasib Member BTS Terkait Wajib Militer di Korea Selatan, Pihak Militer Ikut Bicara
Begini nasib member BTS terkait wajib militer (wamil) di Korea Selatan, politisi dan pihak militer ikut bicara.
POS-KUPANG,COM - Begini nasib member BTS terkait wajib militer (wamil) di Korea Selatan, politisi dan pihak militer ikut bicara.
Pria Korea memiliki kewajiban untuk menjalankan militer di usia yang telah ditentukan.
Namun tak semua pria Korea menjalani wajib militer.
Beberapa dari mereka bisa dibebaskan karena syarat tertentu.
Baca: Ramalan Zodiak Hari ini, 27 Juli 2018, Cancer Dapat Kejutan, Virgo Dipuji, Zodiak Lain?
Baca: BERITA POPULER : Najwa Shihab Ungkap 5 Kejanggalan Sel Setnov, Patung Yesus dan Zodiak
Dilansir Grid.ID dari Soompi, pada Rabu (25/7/2018), anggota dewan Partai Bareun Mirae, Ha Tae Kyung menyerukan untuk amandemen peraturan pengecualian menjalankan militer.
Hal tersebut disampaikan saat rapat umum Komite Pertahanan Majelis Nasional.
"Ada permintaan untuk BTS dibebaskan dari wamil, saya memeriksa daftar kompetisi internasional yang menentukan pengecualian dan menemukan bahwa ada masalah dalam hal keadilan," kata Ha Tae Kyung.
"Jika kamu menang tempat pertama dalam kompetisi musik klasik, kamu diberi pengecualian dari wajib militer.
Tapi jika kamu berada di posisi pertama chart Billboard dengan musik populer, kamu tidak memiliki pengecualian," kata Ha Tae Kyung menjelaskan.
Ia juga memberi contoh bagaimana PSY mencetak rekor baru di YouTube dan berpengaruh besar pada dunia.
Baca: Kenapa Pembalap MotoGP Jarang Didampingi Pasangannya? Ini Rahasianya
Baca: Tragis, Kisah 7 Pembalap MotoGP Yang Tewas di Sirkuit Balap
"Ada hal-hal yang mendorong bangsa untuk bermimpi dan menginspirasi anak muda tidak ada dalam daftar," imbuh Ha Tae Kyung.
Ia menambahkan amandemen yang dilakukan adalah untuk mereformasi peraturan sesuai dengan sudut pandang anak muda.
Direktur Urusan Militer, Ki Chan Soo pun langsung memberikan respon mengenai hal tersebut.
"Bidang yang dibebaskan dari militer dipilih melalui diskusi dengan Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata.
Sulit jika tidak ada persetujuan dari publik.