Tak Masuk Hari Pertama Tunjangan Kinerja Tak Dibayar

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata yang tidak masuk kantor pada hari pertama setelah liburan Lebaran, akan diberi sanksi.

Tak Masuk Hari Pertama Tunjangan Kinerja Tak Dibayar
POS KUPANG.COM/FRANS KROWIN
Para pegawai menyalami para pejabat eselon II di Aula Kantor Bupati Lembata, Kamis (21/6/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Frans Krowin

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata yang tidak masuk kantor pada hari pertama setelah liburan Lebaran, akan diberi sanksi oleh Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur. Sanksi yang diberikan berupa tidak dibayarnya tunjangan kinerja (tukin) satu bulan.

Hal itu ditegaskan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur saat memimpin apel mendadak pada hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran, di halaman belakang Kantor Bupati Lembata, Kamis (21/6/2018).

Baca: Pembaca Berita Ini Menangis Saat Bacakan Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Penyebabnya

Pada hari pertama masuk kantor itu, Bupati Sunut dan Wakil Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday, bagi tugas. Bupati pimpin apel.mendadak di Kantor Bupati dan Wakil Bupati melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Lurah Lewoleba Timur di Lamahora dan beberapa kantor lurah lainnya di Lewoleba.

Bupati Sunur mengatakan, sanksi bagi ASN yang tak masuk kerja pada hari pertama tersebut wajib diberikan. Hal itu sebagai bentuk pembelajaran kepada para pegawai bersangkutan. Ini juga sebagai wujud penegakkan disiplin kerja di lingkungan kantor pemerintah.

"Bagi ASN yang tidak masuk kantor hari pertama ini (Kamis, 21/6/2018), maka tunjangan kinerja (tukin) untuk bulan Juni 2018 tidak dibayar. Kalau pun tunjangan tersebut sudah dibayar, maka tukin bulan Juli 2018 tidak boleh dibayar. Ini sanksi yang harus dijatuhkan," tandas Bupati Sunur.

Itu berarti di lingkungan Pemkab Lembata, sedikitnya 141 pegawai negeri sipil (ASN) yang dalam bulan Juni ini atau Juli 2018 nanti, tidak menerima tukin. Di Lembata, tukin untuk pegawai kecil Rp 250.000 per bulan, pegawai eselon IV, Rp 1.000.000 per bulan. Pegawai eselon III Rp 1.350.000 per bulan, pejabat eselon II Rp 1.500.000 per bulan dan tukin untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Rp 2.000.000 per bulan. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help