Observatorium Timau di Amfoang Terancam Batal Dibangun, Ini Penyebabnya

Kehadiran Observatorium Gunung Timau menggantikan Observatorium Boscha di Lembang, Provinsi Jawa Barat yang usianya sudah sangat tua.

Observatorium Timau di Amfoang Terancam Batal Dibangun, Ini Penyebabnya
ISTIMEWA
Observatorium Boscha di Lembang, Provinsi Jawa Barat. Bangunan serupa akan dibangun di kawasan Gunung Timau, Desa Fatumonas, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong

POS-KUPANG.COM | OELAMASI - Rencana pembangunan Observatorium di Gunung Timau, Desa Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam batal. Proyek Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) ini terkendala masalah tanah seluas 30,25 hektar.

Diwacanakan sejak tahun 2016, proyek senilai Rp 300 miliar lebih ini mestinya sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 5 Mei 2018, tapi belum terlaksana.

Kehadiran Observatorium Gunung Timau menggantikan Observatorium Boscha di Lembang, Bandung, Provinsi Jawa Barat yang usianya sudah sangat tua.

Maket kompleks Observatorium Gunung Timau
Maket kompleks Observatorium Gunung Timau (ISTIMEWA)

Warga bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat Amfoang Tengah menegaskan bahwa mereka bukan menolak pembangunan obsevatorium. Tetapi mereka menilai langkah awal Pemerintah Kabupaten Kupang keliru.

Pemerintah meminta pemilik lahan menandatangani berita acara soal lahan tetapi isi berita acaranya berupa hibah. Hal tersebut membuat warga belum menerima pembangunan observatorium.

Warga mendesak persoalan tanah diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, warga mengharapkan pertemuan dilakukan terus-menerus, bukan hanya sekali.

Terkait masalah tanah, sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat Amfoang Tengah, di antaranya Beyamin Banu, Yakobus Tamnanu dan Thom Kameo bertemu dengan Bupati Kupang, Dr. Ayub Titu Eki. Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Kupang, Senin (4/6/2018) lalu.

Ilustrasi
Ilustrasi (ISTIMEWA)

Benyamin Banu menjelaskan, dia yang melaporkan persoalan tanah ini ke aparat penegak hukum. Menurutnya, penyerahan tanah adat untuk pembangunan observatorium pada awalnya berjalan kurang bagus.

Sebagai keluarga Banu yang memiliki hak atas tanah tersebut, lanjut Benyamin, pihaknya keberatan karena pada saat proses penyerahan tanah, dua orang anak dari keluarga Banu dipanggil untuk menandatangani surat pernyataan atas hak kepemilikan. Namun surat pernyataan itu berisi tentang hibah.

Halaman
12
Penulis: Edy Hayong
Editor: Alfons Nedabang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help