Panwas Malaka Panggil Oknum ASN karena Pasang APK di Halaman Rumahnya

Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Malaka, Veronika Luruk dipanggil Panwaslu Kabupaten Malaka untuk diambil keterangan.

Panwas Malaka Panggil Oknum ASN karena Pasang APK di Halaman Rumahnya
POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Oknum ASN diambil sumpah di hadapan Panwas Malaka sebelum diambil keterangan, Rabu (13/6/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM | BETUN - Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Malaka, Veronika Luruk dipanggil Panwaslu Kabupaten Malaka untuk diambil keterangan.

Veronika dipanggil untuk diminta keterangan karena di halaman rumahnya terpasang alat peraga kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4.

Hal itu dikatakan Ketua Panwas Kabupaten Malaka, Petrus Nahak Manek melalui Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Jhon Seran Suri kepada POS-KUPANG.COM, di Betun, Kamis (14/6/2018).

Baca: Hari Ketiga, Nelayan Mageloo yang Hilang di Laut Belum Ditemukan

Menurut Jhon, sebagai seorang ASN, Veronika seharusnya bertindak netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini diatur dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, pemasangan APK paslon tertentu di halaman rumah Veronika yang adalah ASN itu merupakan bagian dari mengkampanyekan paslon tersebut sehingga merugikan paslon lain.

Hal itu diatur dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal 71, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, kepala desa/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Menurut Jhon, panwas sudah melakukan teguran lisan sebanyak dua kali kepada Veronika yang adalah kepala SDI Nailera itu, namun teguran panwas tidak diindahkan. Malah setelah mendapat teguran, justru APK bertambah menjadi dua.

Pemasangan APK itu dikios yang terletak disamping rumah Veronika di Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah.

Selanjutnya panwas memanggil oknum tersebut untuk diminta keterangan di kantor, Rabu (13/6/2018).

Sesuai pengakuan Veronika, lanjut Jhon, dia tidak mengetahui pemasangan APK tersebut di bangunan kios yang letaknya persis disamping rumahnya. Veronika juga berdalil, bangunan kios yang dipasang APK itu bukan di tanah miliknya tetapi sudah diwariskan kepada anaknya, namun dalam sertifikat, tanah yang ada bangunan kios itu masih milik veronika.

Menurut Jhon, sebelum diambil keterangan, Veronika bersumpah di hadapan panwas. Selanjutnya, Veronika membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Menurut John mengatakan, hasil pemeriksaan itu akan dibahas di tingkat panwas. Apabila tindakan itu memenuhi unsur maka panwas akan bersurat kepada komisi ASN. (*)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help