KPU TTU Cermati Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kampanye Oleh Cagub Benny Harman

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten TTU telah menerima rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Cagub, Benny K. Harman

KPU TTU Cermati Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kampanye Oleh Cagub Benny Harman
POS-KUPANG.COM/DION KOTA
Hironimus Joni Tulasi, Komisioner KPU Divisi Hukum 

Laporan Reporter Pos-kupang.com, Dion Kota

POS-KUPANG.COM, KEFA – Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten TTU telah menerima rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Cagub, Benny K. Harman dari Panwaslih Kabupaten TTU pekan lalu. Usai menerima rekomendasi tersebut, selanjutnya, KPU akan mencermati isi rekomendasi dan barat bukti yang lampiran sebelum menjatuhkan sanksi administrasi kepada Cagub, Benny K. Harman yang diduga melakukan kampanye di rumah ibadat.

Baca: 3.451 KPPS di Manggarai Barat Bertugas di 493 TPS

‎Hal ini diungkapkan Hironimus Joni Tulasi, Komisioner KPU Divisi Hukum
Saat dijumpai pos kupang, Senin ( 21/5/2018) di ruang kerjanya. Joni mengaku, surat rekomendasi tersebut diterima pada Jumat ( 18/5/2018) lalu. Hingga saat ini, ia mengaku belum mempelai secara cermat isi rekomendasi tersebut. Nantinya, dirinya bersama para komisioner KPU akan melakukan pleno terkait rekomendasi tersebut untuk menentukan sanksi yang diberikan terhadap Cagub Benny K. Harman.

" Dalam melaksanakan rekomendasi dari Panwaslih, Kami berpatokan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2013 yang dirubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi. Dalam aturan tersebut dijelaskan, usai menerima rekomendasi dari Panwaslih, KPU akan melakukan mempelajari rekomendasi tersebut dan juga bisa melakukan pemeriksaan para pihak yang berkepentingan dalam dugaan pelanggaran tersebut. Dalam mempelajari rekomendasi ini, KPU tidak diberikan batasan waktu. Namun, setelah komisoner KPU melakukan pleno terhadap rekomendasi tersebut, maka KPU diberikan waktu tiga hari untuk mengumumkan ke publik dan melaporkan ke KPU Propinsi NTT terkait hasil pleno," jelas Joni.

Terkait sanksi terhadap dugaan pelanggaran kampanye di rumah ibadat lanjut Joni, sesuai dengan‎ UU Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan juga dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang sanksi terhadap dugaan tersebut, diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan atau penghentian kegiatan yang sedang berlangsung saat itu. Karena kejadian tersebut telah berlalu, maka sanksi yang mungkin dijatuhkan adalah peringatan tertulis kepada Cagub, Benny K. Harman.

" Saya juga baru mempelajari rekomendasinya. Saat ini, para komisioner sedang berada di luar sehingga kita belum bisa pleno. Jika semua komisioner sudah ditempat maka kita akan plenokan," ujarnya.

Untuk diketahui, Cagub Benny K. Harman dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten TTU karena diduga melakukan kampanye di tempat ibadat. Sebagai bukti, dalam rekomendasinya, Panwaslih melampirkan foto-foto saat Cagub Benny melakukan kampanye di tempat ibadat, buku panduan Rosario bergambarkan Cagub Benny K. Harman dan satu keping CD yang memuat video saat Cagub Benny melakukan kampanye di dalam tempat ibadat. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help