DPRD Manggarai Barat Nilai Izin Provinsi untuk Pembangunan Marina dan TPI Tidak Transparan

DPRD Mabar menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah setempat berkaitan dengan proyek pembangunan dermaga marina

DPRD Manggarai Barat Nilai Izin Provinsi untuk Pembangunan Marina dan TPI Tidak Transparan
POS-KUPANG.COM/SERVATINUS MAMMILIANUS
Rapat di DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (16/5/2018), membahas tentang izin proyek marina. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah setempat berkaitan dengan proyek pembangunan dermaga marina oleh PT ASDP, termasuk pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang baru.

Rapat pada Rabu (16/5/2018) itu dihadiri Sekda Mabar, Rofinus Mbon mewakili bupati. Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yohanes Usman serta tokoh masyarakat yang turut berpartisipasi dalam memberikan gagasan terkait pembangunan itu.

Para anggota Dewan yang hadir menilai proses penerbitan izin oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam proyek itu, tidak transparan dan terdapat kejanggalan. Di antaranya terkait lahan 4 ribu meter persegi yang tercantum dalam izin itu.

Menurut Ketua DPRD Mabar, Blasius Jeramun, hingga saat ini persoalan lahan itu belum tuntas tetapi kenapa langsung dicantumkan dalam dokumen perizinan.

"Dalam dokumen izin yang dikeluarkan oleh Provinsi, sudah tercantum lahan empat ribu meter per segi. Padahal belum ada kesepakatan terkait lahan itu. Bagaimana kalau ASDP bangun semua di lahan itu sementara persoalan lahan tersebut belum tuntas," kata Blasius saat memimpin rapat hari itu.

Demikian juga terkait reklamasi. Menurutnya, reklamasi itu akan berpengaruh pada perubahan jumlah total luas daratan dan lautan di daerah itu. Sementara kegiatan reklamasi sudah berlangsung padahal banyak hal yang belum dibahas tuntas.

Dikatakannya, walaupun kewenangan tentang hal tersebut ada di provinsi tetapi lokusnya ada di Labuan Bajo, Kabupaten Mabar, sehingga perlu koordinasi bersama.

Menurutnya ada aset yang dibiayai oleh APBD kabupaten yang akan dikorbankan dalam proyek itu seperti TPI lama.

Dengan demikian kewenangan pemerintah provinsi tidak serta merta mengabaikan pemerintahan di kabupaten. (*)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help