Kopdit Pintu Air Dukung Program NTT Jadi Provinsi Koperasi
Semua anggota dan pengurus serta pengawas Koperasi Kredit (Kopdit) Pintu Air diharapkan terus mendukung program NTT jadi provinsi koperasi
Penulis: Hermina Pello | Editor: Kanis Jehola
Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Hermina Pello
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Semua anggota dan pengurus serta pengawas Koperasi Kredit (Kopdit) Pintu Air diharapkan terus mendukung program NTT jadi provinsi koperasi
Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, menyampaikan hal ini dalam sambutan yang dibacakan Karo Perekonomian Setda NTT, Karon Petrus, saat membuka RAT ke-22 Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia di Hotel Cahaya Bapa-Kupang, Sabtu (7/4/2018).
Baca: Keluarga Korban Penembakan di Karot Lakukan Investigasi, Hasilnya Mengejutkan
Menurutnya, tahun buku 2017 dapat dilalui dan RAT merupakan wahana untuk memberikan pertanggungjawaban dan bersama mengevaluasi program.
"RAT dilakukan secara konsisten karena sarana untuk menjalin kemitraan dan memberikan motivasi dan lainnya. RAT bukan hanya kegiatan seremonial tapi yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi koperasi dan anggota. Kopdit mengalami pasang surut RAT dan ini merupakan RAT pertama koperasi primer bersatu tingkat nasional dan inj adalah sebuah prestasi," katanya.
Baca: Luar Biasa! Aset Kopdit Swastisari Sudah Tembus Angka Ini, Mau Tahu?
Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man, dalam sambutannya mengatakan, Kota Kupang ada berbagai isu kritis yakni kelangkaan energi, kedua enviroment atau lingkungan dan ketiga adalah ekonomi digital, ada bisnis online.
"Terkait dengan tema wirausaha dan menciptakan investor lokal hanya dengan berwirausaha maka orang butuh modal dan skill dan diharapkan koperasi di Kota Kupang mampu menjawab bantuan untuk modal usaha," katanya.
Baca: Kadis Perindag Lembata Sebut Banyak Anggota Koperasi Sakit Kudis
Dia mengungkapkan, apa yang akan membuat orang puas berkoperasi? Bila jumlah anggota bertambah dan setiap kredit bukan jadi beban pada saat anggota mengembalikan kredit karena ini adalah bagian dari napas ekonomi. (*)