Presiden Jokowi dan PSI Dilaporkan ACTA ke Ombudsman, Ini Alasannya

pelanggaran dari pertemuan tersebut karena turut membicarakan strategi pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.

Presiden Jokowi dan PSI Dilaporkan ACTA ke Ombudsman, Ini Alasannya
KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA
Perwakilan dari ACTA atas nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melaporkan sejumlah akun yang menyebarkan hoaks di media sosial ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (2/3/2018). 

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Advokat Cinta Tanah Air ( ACTA) akan melaporkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Partai Solidaritas Indonesia ke Ombudsman.

Pertemuan itu berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (1/3/2018).

"Breaking News : Hari Senin ACTA laporkan kasus “Dugaan Rapat Pemenangan Pilpres di Istana” ke Ombudsman Republik Indonesia," kata Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman lewat akun Twitter-nya, @ habiburokhman, Sabtu (3/3/2018).

Baca: Korban Kopi Sudah Bisa Diajak Bicara, Polisi Amankan Gula dan Plastik Biskuit

Saat dihubungi Kompas.com, Habiburokhman membenarkan bahwa rapat yang dimaksudnya adalah pertemuan antara Jokowi dan pengurus PSI.

Ia menduga ada pelanggaran dari pertemuan tersebut karena turut membicarakan strategi pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.

"Dugaan itu kuat karena berdasarkan pernyataan mereka sendiri. Tapi, kami masih menyatakan ini dugaan karena secara hukum harus diverifikasi oleh yang berwenang, yaitu Ombudsman," kata Habiburokhman.

Baca: Dosen Unipa Maumere Ini Sebut Literasi Lahir Dari Seorang Ibu

Baca: Sudah Lima Kali Digelar, Ini Tujuan International Education Fair 2018 Di Undana

Kiri ke kanan: Ketua DPP PSI Tsamara Amani, Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/3/2018).
Kiri ke kanan: Ketua DPP PSI Tsamara Amani, Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/3/2018). (KOMPAS.com/Ihsanuddin)

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra ini menyerahkan sepenuhnya ke Ombudsman untuk menilai apakah pertemuan tersebut merupakan perbuatan yang melampaui wewenang dalam konteks pelayanan publik.

Halaman
123
Editor: Fredrikus Royanto Bau
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help