Kasihan, Lintasi Sungai Lewat Jembatan Bambu, Warga Kolisia-Maumere Harus Bayar Bayar Rp 5.000
Setiap melintas sungai melewati jembatan bambu mereka harus membayar Rp 5.000 kepada pengelolanya.
Penulis: Eugenius Moa | Editor: Fredrikus Royanto Bau
lihat foto
Laporan wartawan Pos Kupang, Eginius Mo’a
POS KUPANG.COM, MAUMERE - Lenyapnya crossway Dagemage di perbatasan Desa Kolisia A dan Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, 18 Kilometer (km) arah utara Kota Maumere, Kabupaten Sikka, menyisahkan derita berkepenjangan.
Setiap melintas sungai melewati jembatan bambu mereka harus membayar Rp 5.000 kepada pengelolanya.
“Tidak bisa lagi di bangun crossway, mungkin lebih cocok jembatan besi. Selama jembatan ini tidak dibangun, kami akan terus menderita.
Kami minta dibangun jembatan darurat dulu,” ujar Kepala Desa Kolisia B, Yuvensius Dindus, kepada pos kupang.com, Rabu (21/2/2018).
Crossway hanyut dibawa banjir bandang Senin (12/2/2018) petang. Tak ada korban jiwa, tetapi banjir besar saat itu menggerus habis crossway tanpa sisa.
Banjir ini membentuk jurang sedalam empat sampai lima meter ke dasar sungai dan lebar mencapai 30-an meter.
Vinsen mengakui warga desanya dan desa-desa lain dari Kecamatan Magepanda, sangat menderita. Selain itu, warga dari Kecamatan Kota Baru dan Maurole di Kabupaten Ende, hingga ke Mbay ibukota Kabupaten Nagakeo.
Sejak rusaknya crossway ini, kata Vinsen, semua bus jurusan Mbay-Maumere beralih haluan mengikuti jalur selatan lewat Kota Ende ke Maumere.
“Sampai sekarang, tidak ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Sikka atau Satker Jalan Lintas Utara. Kami akan menderita berkepanjang. Kasihan sekali warga, ongkos kendaraan naik 100 persen,” keluh Vinsen.
Lebih miris, kata Vinsen, dia menyaksikan warga yang sakit ditandu dengan tempat tidur melewati jembatan bambu.
“Belum lagi kalau besok lusa ada ibu-ibu hamil yang dirujuk dari Puskesmas ke RSUD dr.TC Hillers Maumere,” ujar Vinsen.
Untuk diketahui, ruas jalan lintas utara Pulau Flores merupakan jalan strategis nasional. Penanganan ruas jalan ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (*)
