Upah Guru Honorer di Sumba Timur Rp 50 Ribu

saatnya orang-orang ini yang mencerdaskan anak bangsa tidak pusing mau dari sekolah swasta atau dari mana mereka anak-anak bangsa

Penulis: Robert Ropo | Editor: Ferry Ndoen
zoom-inlihat foto Upah Guru Honorer di Sumba Timur Rp 50 Ribu
Pos Kupang/Robert Ropo
Ali Oemar Fadaq

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Robert Ropo

POS KUPANG.COM, WAINGAPU- Pada tahun anggaran 2018 ini Pemerintah daerah Sumba Timur mengakomodir 443 guru honorer menjadi guru PTT hal ini sebagai bentuk keprihatian pemerintah daerah bersama DPRD setempat dimana para guru honorer selama ini hanya diberi upah yang sangat kecil.

Anggota DPRD Sumba Timur dari Komisi C, Ali Oemar Fadaq ketika ditemui Pos Kupang di Waingapu, Senin (19/2/2018) mengatakan selama ini para guru honerer tersebut digaji dengan perbulan Rp 100.000, ada yang Rp 200.000 per bulan bahkan ada yang per bulan Rp 50.000 itu juga diterima tiga bulan sekali.

Ali mengatakan, para guru diangkat menjadi PTT tersebut akan diberikan upah perbulan di atas UMR dimana setiap guru diberikan upah 1,5 juta lebih pada setiap bulanya.

"Saya pikir sudah saatnya orang-orang ini yang mencerdaskan anak bangsa tidak pusing mau dari sekolah Swasta atau dari mana ke yang sekolah disitu adalah anak-anak bangsa juga jadi kita tidak pusing, makanya kita kasih dan sudah berjalan dengan baik",kata Ali.

Namun Ali mengatakan, hanya memang melebihi kapasitas yang kita diakomodir awalnya hanya diakomodir 443. Namun kini sudah melebihi 443 sehingga akan dilakukan uji publik.

"Kalau saya sih, Pemda harus ambil sikap tegas sajalah, nantikan yang lain masih bisa disusul lagi di perubahanan anggaran dan tahun anggaran berikutnya bisa ditampung. Pokoknya pemerintah ambil sikap sudah yang penting minimal masa kerja sepuluh tahun ke atas baru turun," ungkap Ali.

Dalam minggu ini, kata Ali akan dilakukan uji publik dimana uji publik ini hanya untuk meyakinkan karena mungkin ada juga guru nakal dimana belum mengajar sampai 10 tahun bikin SK Palsu.

"Kalau yang belum memenuhi syarat jangan dipaksakan untuk terima dan saya berharap juga jangan ada unsur politik disitu. Ini ada Dewan yang minta kumpul para guru honor di Dapil tertentu apa maunya, Stop sudah main politik dengan guru. Mereka ini mengajar anak kita semua, jangan sampai karena main politik anak-anak kita lulus dari sekolah main politik semua"ungkap Ali dengan sedikit Klakar. (*)

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved