Puluhan Kapal Nelayan Flotim Terancam Tidak Bisa Beroperasi. Ini Alasannya

Ini alasannya mengapa para nelayan di Flotim bakal kehilangan pekerjaan setelah tanggal 2 Pebruari 2018

Puluhan Kapal Nelayan Flotim Terancam Tidak Bisa Beroperasi. Ini Alasannya
Pos Kupang/Feliks Janggu
Kapal-kapal nelayan milik Pemerintah Daerah Flotim yang dikelolah kelompok nelayan sedang berlabuh di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Larantuka Rabu (24/1/2017) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Feliks Janggu

POS-KUPANG.COM | LARANTUKA - Sebanyak 30 unit kapal milik pemerintah Kabupaten Flores Timur yang tersebar di kelompok-kelompok nelayan di Flores Timur terancam tidak bisa beroperasi lagi setelah 2 Februari 2018.

Pasalnya tanggal berlaku dokumen-dokumen kapal berakhir per 2 Pebruari 2018. Kapal-kapal ini juga tidak bisa beroperasi hanya dengan mengantongi rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Flotim.

Jika kapal-kapal terus memaksa diri beroperasi maka kemungkinan besar menjadi sasaran penangkapan operasi dari Pol Air Polda NTT dan Mabes Polri.

Ketua Komisi B DPRD Flotim Yohanes ND Paru kepada Pos Kupang.com Rabu (24/1/2018) mengungkapkan, komisi telah melakukan rapat dengan Dinas Kelautan dan Perikana Flotim.

Terungkap dalam rapat tersebut bahwa rekomendasi yang dikeluarkan DKP Flotim selama ini tidak bisa lagi menjadi dasar bagi Sjahbandar untuk mengeluarkan ijin pelayaran.

Menjadi soal kemudian, kata politisi Demokrat yang disapa Anis Paru itu, kapal-kapal tidak bisa beroperasi tanpa ijin berlayar.

Yohanes ND. Paru
Yohanes ND. Paru (Pos Kupang/Feliks Janggu)

Belum lagi sebagian kapal-kapal pengadaan Pemda Flotim semasa almarhum bupati Felix Fernandez (2003/2005) itu dokumennya tidak ada.

"Regulasi terbaru rekomendasi tidak berlaku lagi. Untuk mengurus ijin berlayar tidak bisa karena sampai saat ini surat ukur kapal belum ada," kata Anis Paru.

Pemerintah telah menelusuri ke galangan kapal di Surabaya, perusahaan pembuatan kapal tersebut ternyata sudah pailit dan tidak diketahui jejaknya.

Sementara 10 unit kapal yang diketahui telah mengantongi dokumen, ternyata dokumennya juga sudah hilang.

Jika tidak segera disikapi pemerintah, kata Anis Paru maka begitu banyak kapal yang tidak beroperasi. Dampak lanjutannya banyak nelayan yang tidak bisa melaut.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, kata Anis Paru, komisi B akan mengundang Sahbandar Larantuka membicarakan bersama solusi masalah yang dihadapi para nelayan.

"Kita akan mengundang Sjahbandar untuk mendiskusikan masalah ini," kata Anis Paru. (*)

Penulis: Felix Janggu
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved