Stop! Mengkambinghitamkan DPRD Soal Rekrut Tenaga Honorer di OPD Flotim

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Feliks Janggu

POS-KUPANG.COM | LARANTUKA - Dua Anggota DPRD Flotim kesal dengan pencatutan nama lembaga DPRD Flotim setiap kali ada perekrutan tenaga honorer daerah di organisasi perangkat daerah (OPD) di Flotim.

Ketua Fraksi PDIP Polikarpus K Blolon kepada wartawan di sekretariat koalisi BEREUN Selasa malam (16/1/2018) menyesalkan setiap kali nama lembaga DPRD Flotim dicatut.

Padahal perbuatan itu hanya dilakukan oleh segelintir orang atau oknum anggota DPRD Flotim.

Polikarpus menduga penyebutan honorer yang masuk di OPD sebagai titipan oknum anggota DPRD Flotim hanya untuk menutupi kepentingan oknum pejabat di eksekutif.

"Ada banyak kepentingan di sana yang disembunyikan. Makanya, sikap tegas bupati membatalkan tenaga honorer itu sudah benar karena konsekuensinya itu pada anggaran," kata Polikarpus.

Jika ada kebutuhan tenaga di Dinkes Flotim saat ini, atau di OPD lain, kata Polikarpus itu tidak masalah. Harus didiskusikan skala prioritasnya secara bersama dengan lembaga DPRD.

"Jangan sampai rekrut yang baru, ternyata di puskesmas ada tenaga sukarela yang lama bekerja dan punya kualifikasi yang sama dengan yang direkrut," kata Polikarpus.

Ia mencontohkan, tenaga sukarela perawat dan bidan masih banyak di puskesmas-puskesmas. Mereka lama berkarya di puskesmas pelosok dan harus diutamakan.

"Saya minta setiap OPD harus mendata semua tenaga sukarela yang ada di instansi masing-masing. Mereka sudah bekerja susah payah tapi tidak digaji. Dari mana mereka makan," kata Polikarpus.

Kekesalan yang sama disampaikan anggota DPRD Flotim Rofin Kabelen. Politisi Partai Amanat Nasional yang menjadi ketua tim pemenang bupati terpilih mengungkapkan akan marah dengan bupati jika dibiarkan.

"Saya marah sekali kalau bupati biarkan ini. Ini merusak komitmen bupati sendiri. Merugikan saya yang mendukung komitmen memprioritaskan senioritas merekrut tenaga honorer," kata Rofin Kabelen.

Ia menjelaskan telah banyak anggota keluarganya meminta bantuan untuk dimasukan menjadi tenaga honorer.

Namun karena demi menjaga komitmen bupati Anton untuk adil dalam merekrut tenaga honorer, maka ia pun berupaya memberi pemahaman kepada masyarakat.

"Tapi kalau ada perekrutan diam-diam seperti ini, masyarakat saya akan berpikir saya tidak bisa membantu. Padahal kita berpikir tentang keadilan untuk semua," kata Rofin Kabelen.