Anggota DPRD NTT Bilang, Pemerintah NTT Belum Serius Tangani Masalah TKI
Masalh TKI asal NTT masih belum teratasi dengan baik. Apa sebenarnya menjadi penyebab soal itu? Simak tulisan berikut
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Marsel Ali
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Anggota Komisi V DPRD NTT, Anwar Hajral menilai Pemerintah NTT belum terlalu serius untuk menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di NTT.
Pasalnya, sampai saat ini masih banyak terjadi masalah trafficking di NTT.
Anwar menyampaikan hal ini kepada Pos Kupang, Jumat (29/12/2017).
Ia diminta tanggapan mengenai kasus penangkapan salah satu DPO kasus trafficking oleh kepolisian berinisial BM di Liliba, Kota Kupang.
Menurut Anwar, kasus trafficking di NTT sudah berlangsung lama, sehingga masih menyimpan misteri, namun dalam pengungkapannya juga belum menyentuh pada bandar-bandar besar.
"Kasus trafficking di NTT cukup banyak dan tentu tidak akan berakhir, apabila pemerintah sendiri tidak serius perhatikan. Selain itu, dalam proses hukum, belum juga memberi efek jera bagi para pelaku," kata Anwar.
Sekretaris Fraksi Keadilan dan Persatuan DPRD NTT ini menilai, jika penegak hukum tidak memberi efek jera dan memroses para bandar, maka masalah trafficking di NTT akan terus berlangsung.
"Saya harapkan proses hukum juga harus beri efek jera, kemudian para oknum yang diduga sebagai bandar juga harus ditangkap dan diproses secara hukum," katanya. (*)