PosKupang/

Ini yang Dilakukan NTT dalam Semangat Siaga Bencana

Peringatan dini Gubernur Lebu Raya ini sangat beralasan. Sebab NTT merupakan provinsi yang rawan berbagai bencana

Ini yang Dilakukan NTT dalam Semangat Siaga Bencana
POS KUPANG/EDY BAU
Tembok penahan sungai Gerbades Atambua yang ambruk diterjang banjir. 

POS KUPANG.COM -- Di Tengah kemeriahan puncak perayaan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-72, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya mengingatkan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT agar siaga menghadapi berbagai bencana di musim hujan. Bencana yang dimaksudkannya adalah bencana infrastruktur seperti putusnya jalan dan jembatan serta longsor.

Peringatan dini Gubernur Lebu Raya ini sangat beralasan. Sebab NTT merupakan provinsi yang rawan berbagai bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.
Wilayah Provinsi NTT memang mempunyai iklim yang tergolong tropis kering.

Curah hujannya rata-rata 1.200 mm/tahun. Musim hujan juga terjadi sangat singkat, yaitu hanya empat bulan mulai pertengahan Desember hingga bulan Maret. Namun dalam waktu yang sangat singkat itu intensitas curah hujan sangat tinggi sehingga menimbulkan banjir.

Dari kejadian selama ini, banjir yang terjadi sering diikuti bencana tanah longsor, jalan dan jembatan putus. Dampak yang dirasakan ialah roda perekonomian dari dan menuju ke wilayah sentra produksi menjadi lumpuh.

Itu sebabnya Gubernur NTT sejak dini mewanti-wanti dinas yang paling bertanggungjawab menangani infrastruktur jalan dan jembatan ini agar selalu siaga. Bencana memang tidak bisa ditahan, tidak bisa dihindari karena itu merupakan peristiwa alam.

Tapi dengan adanya sikap siaga dari lembaga yang bertanggungjawab terhadap infrastruktur jalan dan jembatan, setidaknya dampak bencana yang terjadi tidak berlarut-larut sampai lama yang mengakibatkan roda perekonomian menjadi lumpuh.

Artinya, begitu terjadi jalan atau jembatan putus karena tanah longsor, Dinas PUPR NTT sudah menyiapkan peralatannya untuk membersihkan material longsor sehingga terganggunya arus transportasi karena tanah longsor tak berlangsung lama. Roda perekonomian masyarakat akan kembali berjalan normal.

Selain perlunya kesiapsiagaan dari Dinas PUPR baik provinsi maupun kabupaten/kota, juga perlu adanya kerja sama dengan masyarakat. Masyarakat yang mengetahui maupun yang berada di dekat lokasi longsoran harus proaktif melaporkan kepada instansi teknis terkait jika terjadi longsoran sehingga instansi terkait bisa cepat mengetahui kejadian tersebut.

Salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian, jika longsoran atau jalan putus di jalur jalan provinsi maupun jalan nasional benar-benar sangat mengganggu roda perekonomian masyarakat, pemerintah kabupaten dalam hal ini bupati kepala daerah harus membuat pernyataan bencana dan menyampaikannya secara resmi kepada pemerintah provinsi.

Ini penting agar kerusakan yang terjadi bisa ditangani permanen secara cepat. Sebab kenyataan selama ini, ada jalan provinsi maupun jalan nasional yang putus, tapi bupati tidak membuat laporan pernyataan bencana. Akibatnya kerusakan tidak bisa ditangani segera. *

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help