Gertak Nilai Kapolres Ende Tidak Serius Usut Kasus Dugaan Gratifikasi

Ini penilaian yang disampaikan Gertak terkait dengan dugaan gratifikasi yang melibatkan oknum anggota dprd ende

Gertak Nilai Kapolres Ende Tidak Serius Usut Kasus Dugaan Gratifikasi
Pos Kupang/Romualdus Pius
Gertak Saat Melakukan Aksi Demo di Depan Mapolres Ende, Kamis (9/11/2017) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM | ENDE - Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) menilai bahwa Kapolres Ende, AKBP Ardiyan Mustaqim tidak serius untuk mengusut kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi yang melibatkan oknum DPRD Ende dengan pihak PDAM Ende.

Hal ini terungkap dalam aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Gretak di depan Mapolres Ende, Kamis (9/11/2017).

Dalam orasinya para mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Gertak menyatakan, dua tahun sudah kasus dugaan Gratifikasi yang melibatkan 7 oknum DPRD Kabupaten Ende dan Dirut PDAM parkir di meja Kepolisian resor Ende.

Kasus ini berawal dari Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor : S-98/MK.7/2015 tentang penetapan pemberian dana hibah daerah untuk program hibah air minum dari sumber dana penerimaan Dalam Negeri TA 2015 kepada Pemerintah Kabupaten, tertanggal 17 Juni 2015.

Kemudian dibuatlah Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk Hibah Air Minum dari sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2015 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Ende, tertanggal 30 Juni 2015.

Selanjutnya mulai dilakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) oleh DPRD Kabupaten Ende tentang penyertaan modal.

Dalam proses ini kemudian dikeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Ketua DPRD Kabupaten Ende untuk melakukan perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi tentang rencana penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Ende.

Untuk proses ini, terjadilah pengambilan uang oleh 7 oknum anggota DPRD Kabupaten Ende dari PDAM Kabupaten Ende yang patut diduga sebagai tindak pidana korupsi gratifikasi.

Dari hal tersebut telah menimbulkan gejolak gerakan rakyat, aksi massa dari elemen pergerakan sebagai wujud control terhadap penegakan hukum terus mulai dari tahun 2015 hingga saat ini Gerakan kontrol ini menimbulkan berbagai pernyataan kontroversi dari Pihak Polres Ende.

Dalam beberapa kesempatan Kapolres Ende menyatakan bahwa polisi belum menemukan titik terang dalam kasus tersebut. Hasil sementara penyelidikan tidak ditemukan indikasi kerugian negara.

Dalam kwitansi tertulis sebagai pinjaman dan pinjaman tersebut tersebut sudah dikembalikan.

"Selama proses ini, pihak Kepolisian menemukan fakta bahwa uang sudah dikembalikan. Kalau kita teruskan dimana letak kerugian negara nggak dapat, nggak bisa, kerugian negara tidak ada. Kasus ini sudah dari 2015, kita telah melakukan penyelidikan tetapi tidak ditemukan bukti - bukti kuat, saya rasa tidak bisa ditingkatkan ke tingkat penyidikan karena tidak punya bukti lagi," ujar Kapolres. (*)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved