Marthen Dira Tome Ditangkap KPK

VIDEO: Isi Eksepsi Bupati Non Aktif Sabu Raijua, NTT yang Diduga Korupsi Dana Pendidikan

Sidang Perdana kasus korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2007-2008 yang menyeret nama Bupati Sabu Raijua, Marthen Luther Dira Tome usai

POS KUPANG.COM, SURABAYA -- Sidang Perdana kasus korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2007-2008 yang menyeret nama Bupati Sabu Raijua, Marthen Luther Dira Tome usai dilaksanakan, Senin (3/4/2017).

Dalam persidangan perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum dari KPK.

Bupati non aktif Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Marthen Luther Dira Tome (batik biru) dikawal tiga orang polisi bersenjata lengkap saat berjalan ke ruang sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya di Juanda, Sidoarjo pada Senin (3/4/2017). Marthen Luther menjalani sidang perdana beragenda sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) tahun 2007 di NTT.
Bupati non aktif Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Marthen Luther Dira Tome (batik biru) dikawal tiga orang polisi bersenjata lengkap saat berjalan ke ruang sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya di Juanda, Sidoarjo pada Senin (3/4/2017). Marthen Luther menjalani sidang perdana beragenda sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) tahun 2007 di NTT. (TRIBUNJATIM.COM/AQWAMIT TORIK)

Setelah pembacaan dakwaan dari KPK, tim penasihat hukum dari Marthen Luther mengajukan eksepsi.

Dalam eksepsinya, penasihat hukum Yohanis Rihi menguraikan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili terdakwa, karena yang seharusnya mengadakan sidang adalah Pengadilan Negeri Kupang.

"Karena tidak ada kaitannya dengan Pengadilan Negeri Surabaya," ujar Yohanis Rihi.

Setelah sidang usai, Yohanis mempertanyakan tentang sidang yang diadakan di Surabaya, karena menurutnya kalau diadakan di Surabaya akan menghabiskan banyak biaya yang dikeluarkan oleh negara.

"Disini ada 65 saksi, kalau semua saksi didatangkan dari Kupang, akan menghabiskan yang negara," ujar Yohanis. 

Selain Itu, Yohanis membantah anggapan Penuntut Umum KPK, sidang tidak dilaksanakan di Kupang NTT karena alasan keamanan.

"Siapa yang bilang tidak aman, belum dicoba kok sudah bilang tidak aman," tukas Yohanis. (Aqwamit Torik/Tribun Jatim)

Editor: Alfred Dama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help