13 Desember, Jokowi Launching Jembatan Pancasila Palmerah di Flotim
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi)akan me-launching Jembatan Pancasila Palmerah di Kabupaten Flores Timur (Flotim) tanggal 13 Desember 2016.
Penulis: Kanis Jehola | Editor: Kanis Jehola
POS KUPANG.COM, KUPANG - Ada empat agenda penting yang akan dilaksanakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada puncak Hari Nusantara di Lewoleba, Kabupaten Lembata, tanggal 13 Desember 2016 mendatang. Salah satu agenda penting itu ialah me-launching Jembatan Pancasila Palmerah yang menghubungkan Pulau Flores dan Adonara, di Kabupaten Flores Timur (Flotim).
"Tiga agenda penting lainnya yang akan dilakukan Presiden Jokowi adalah peresmian Pos Lintas Batas di Motaain, Kabupaten Belu; peresmian Kantor Gubernur NTT di Jalan El Tari Kupang; dan groundbreaking Waduk Napung Gete di Kabupaten Sikka," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT, Ir. Andre W Koreh, MT kepada wartawan di kantornya, Kamis (27/10/2016) sore.
Andre yang didampingi Sekretaris Dinas PU NTT, Drs. Yohanis Toby, M.Si, dan Kasubag Kepegawaian dan Umum, Frans Samon, menjelaskan, Jembatan Pancasila Palmerah belum bisa di-groundbreaking tahun ini karena masih tersandung persoalan administrasi.
"Sudah dua kali lelang Pra FS (feasibility study) tapi gagal. Memang ada beberapa perusahaan yang ikut lelang. Tapi setelah dievaluasi oleh Tim Pokja ULP tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat. Perusahaan yang mengikuti lelang selain tidak punya pengalaman, juga tidak mempunyai tenaga ahli sebagaimana yang disyaratkan," kata Andre.
Dikatakannya, perusahaan yang mengikuti lelang Pra FS tersebut semuanya perusahaan dalam negeri. Sedangkan Tidal Bridge tidak mengikuti lelang karena dia perusahaan asing. "Memang ada Tidal Indonesia. Tapi dia belum bisa ikut, karena dia masih baru. Dia belum lama beroperasi di Indonesia dan pengalaman dia masih nol di Indonesia. Sementara persyaratan, perusahaan harus punya pengalaman sekian tahun," kata Andre.
Menurut ketentuan, demikian Andre, kalau duakali gagal lelang boleh tunjuk. Pertanyaannya mau tunjuk siapa sementara perusahaan yang lain tidak memenuhi syarat. Karena itu, kata Andre, dibutuhkan satu payung hukum lagi yang selevel dengan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Atau langkah-langkah administrasi lain yang tentunya diputuskan oleh kementerian.
"Persoalan ini sudah sampai di Kantor Sekretariat Presiden, Menko Maritim, Menteri ESDM, Mensesneg. Saya berharap ada langkah strategis yang diambil pemerintah pusat," kata Andre.
Dikatakannya, groundbreaking Jembatan Pancasilan Palmerah hanya terjadi pergeseran waktu semata. Launching yang akan dilaksanakan tanggal 13 Desember 2016 sebenarnya hanya karena ada sebuah momentum yang ingin ditangkap di sini, yaitu Hari Nusantara. Sebab, jembatan ini dibangun untuk menghubungkan pulau- pulau, yaitu Pulau Flores dan Adonara. Karena itu kalau launching Jembatan Pancasila Palmerah pada Hari Nusantara sebenarnya merupakan momentum yang tepat. (kas)