Kementerian Sosial Programkan Bedah Kampung

Laporan Wartawan Pos Kupang, Frans Krowin

POS KUPANG. COM, JAKARTA -- Memeriahkan Sail Komodo 2013 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Kementerian Sosial (Kemensos) RI akan melakukan Bedah Kampung untuk 688  kepala keluarga (KK) yang masih menempati rumah tidak layak huni (RLTH).

Bedah Kampung yang dibiayai melalui dana  RTLH tersebut, tersebar di Kelurahan Labuan Bajo, Kelurahan Wae Kelambu, dan Dusun Gorontalo, di Kecamatan Komodo.  

Selain Program Bedah Kampung, Kemensos RI juga sudah menyiapkan tiga unit mobil penanggulangan bencana, yang akan diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Jumat (13/9/2013).

"Program Bedah Kampung dan penyerahan tiga unit mobil merupakan kontribusi Kemensos RI dalam memeriahkan Sail Komodo." Demikian  Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri,  dalam press realese yang diterima Pos Kupang, Rabu (11/9/2013) siang.  

Disebutkan, semangat Bedah Kampung merupakan spirit kesetiakawanan sosial. Secara nyata kesetiakawanan sosial dipraktekkan sebagai implementasi dari peduli dan berbagi.

Dalam program itu, tulis Mensos Al Jufri, setiap rumah tidak layak huni akan diberikan bantuan Rp 10 juta. Uang itu untuk membeli bahan-bahan bangunan.

Memang, lanjut Mensos Al Jufri, tak masuk akal membangun rumah hanya dengan dana Rp 10 juta. Tetapi semangat kebersamaan, semangat gotong royong akan mampu mengajak semua komponen masyarakat agar turut serta mewujudkan rumah yang layak huni bagi sesama.

"Program Bedah Kampung merupakan wujud tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Ini juga merupakan pendekatan yang mensinergikan kebutuhan akan keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial," ujarnya.

Selain itu, kata Mensos Al Jufri,  Program Bedah Kampung menjadi investasi sosial yang pada gilirannya memperlancar penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Alokasi dana dan program bedah kampung ini disinergikan dengan program pembangunan daerah yang berprioritas pada pengembangan sumber daya manusia, menanggulangi kemiskinan dan masalah keterbelakangan lainnya.

Sesuai tugas pokoknya, Kementerian Sosial mengemban mandat mengentaskan kemiskinan. Dan, saat ini ada 2,3 juta warga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Setiap tahun anggaran, katanya, kemensos memiliki jatah 15.000 rumah yang tersebar di 33 propinsi. Karena itu, butuh waktu lama untuk menyelesaikan 2,3 juta rumah tidak layak huni tersebut.

Bedah kampung adalah salah satu upaya untuk memotong mata rantai kemiskinan. Bila rumah dapat terselesaikan, maka pemilik rumah dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya untuk memenuhi ekonomi keluarga.

Penetapan sebuah rumah layak dibedah, katanya, dilakukan melalui proses verifikasi. Di antaranya rumah yang akan dibedah itu status tanahnya jelas. Bukan tanah sewaan ataupun tanah lainnya.