Uskup Atambua: Atasi Intervensi Keluarga dengan Otokritik

INTERVENSI keluarga dalam hal penentuan mutasi pejabat eselon, pemenang tender proyek dan kebijakan lainnya sering terdengar di lingkup pejabat daerah. Tak terkecuali Gubernur NTT periode 2008-2013, Frans Lebu Raya. Isu tak sedap ini kerap menerpa kepemimpinannya.

Kini Lebu Raya kembali memimpin NTT untuk lima tahun ke depan,  ada harapan dari masyarakat selama lima tahun kepemimpinan Frans  dan wakilnya Benny Litelnoni.

Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku, mengatakan, isu intervensi keluarga dalam penentuan kebijakan pemerintahan hanya bisa diatasi dengan kesadaran pejabat itu sendiri.

"Itu bisa diatasi dengan kesadaran saja. Juga melalui otokritik," tandas Mgr. Domi, kepada Pos Kupang usai mengikuti acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2013-2018 di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Selasa (16/7/2013) siang.

Selain meminta dua pemimpin NTT ini sadar dan melakukan otokritik agar tidak ada intervensi keluarga dalam pengambilan kebijakan pemerintahan, Mgr. Domi juga berpesan kepada Frans Lebu Raya dan Benny Litelnoni, agar memberikan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dengan memadukan semua potensi yang dimiliki daerah ini.

"Beri perhatian kepada kesejahteraan masyarakat, lanjutkan program anggur merah, tentu harus disertai dengan evaluasi kritis dan obyektif. Memadukan semua potensi daerah ini. Terlebih dengan DPRD untuk membangun daerah ini," tegasnya.

Sementara itu, beberapa bupati dan wakil bupati dari sejumlah daerah di NTT yang hadir, yakni  Bupati Manggarai, Chris Rotok; Bupati Timor Tengah Selatan, Paul Mella; Penjabat Bupati Malaka, Herman Nai Ulu, dan Wakil Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, berharap agar ke depan kepemimpinan Frenly bebas dari intervensi keluarga.  "Itu yang dibenahi. Menurut saya harus dibenahi karena tender-tender proyek itu punya aturan dan mekanisme tersendiri. Reaksi orang itu biasa. Yang penting kualitas proyeknya bagus dan harus terbuka," kata Andreas.

Wakil Bupati Lembata, Viktor Mado Watun, mengatakan, sepengetahuannya tidak pernah ada intervensi keluarga atau partai politik dalam kepemimpinan Frans Lebu Raya sebelumnya. Kecurigaan orang  adanya intervensi keluarga, itu wajar dalam politik.

Bupati Flores Timur (Flotim), Yoseph Lagadoni Herin, mengatakan, intervensi keluarga itu dimaklumi dalam konteks perjuangan sejauh tidak melanggar aturan.  "Saya tidak tahu itu. Tapi saya kira dalam dinamika kepemimpinan, dinamika politik di manapun ada beberapa hal yang harus dimaklumi dalam konteks perjuangan, sejauh tidak melanggar ketentuan," ujarnya. (roy)