PosKupang/

Medah: Saya Setuju Bansos NTT Dibawah ke KPK

Ketua DPRD Propinsi NTT, Drs. Ibrahim Agustinus Medah menyatakan sangat setuju jika kasus dugaan korupsi APBD NTT tahun 2011

Medah: Saya Setuju Bansos NTT Dibawah ke KPK
Net
Ilustrasi
POS KUPANG.COM, KUPANG -- Ketua DPRD Propinsi NTT, Drs. Ibrahim Agustinus Medah menyatakan sangat setuju jika kasus dugaan korupsi APBD NTT tahun 2011 untuk pos dana bantuan sosial (Bansos) dibawah ke komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Medah mengatakan hal itu kepada wartawan di Kantor DPD I Partai Golkar NTT, Rabu (5/9/2012) sore. Menurut Medah jika telah memenuhi unsur atau untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana korupsi silahkan disampaikan kepada aparat penegak hukum. "Saya setuju sekali kalau dibawah ke KPK," tegas Medah.

Tentang adanya permintaan bahwa dan bansos yang pernah disalurkan melalui anggota DPRD hendaknya dikembalikan, Medah mengatakan, sesungguhnya tidak ada kesulitan bagi setiap anggota DPR NTT untuk mengembalikan namun yang menjadi persoalan, dana itu telah disalurkan kepada masyarakat.

"Soal kembalikan uang itu bukan hal yang berat. Tapi masalahnya, uang itu sudah disalurkan. Kecuali uang itu untuk kepentingan pribadi. Mau kasih kembalikan uang apa? Bukti- bukti sudah diserahkan kepada pemerintah. Saya pikir tidak benar kalau harus dikembalikan," jawabnya.

Penyaluran dana bansos melalui anggota DPRD, jelas Medah, berangkat dari fakta bahwa begitu banyak proposal dari masyarakat yang tidak dilayani oleh eksekutif selama berbulan- bulna bahkan hingga akhir tahun anggaranpun tidak  dilayani. karena itu, disepakati agar ditahun 2010 dana bansos melalui anggota DPRD.

"Itu (penyaluran bansos melalui anggota DPRD) sebenarnya domainnya eksekutif tapi bagaimana kalau banyak permintaan masyarakat tidak dilayani" katanya.

Sebelumnya, Robert Keytimu dari Forum Advokat Pengawal Konstitusi dan Ketua TPDI NTT, Petrus Salestinus dan Pakar Hukum Tata Negara, Dr. John Tuba Helan mengatakan, Sarasehan tentang Bedah Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTT tahun 2012 yang digelar oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang di Hotel Silvia Kupang, Selasa (4/9/2012) merekomendasikan agar kasus dugaan penyalahgunaan dana APBD berupa dana bantuan sosial (bansos) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan segera dibawah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun sebelum kasus ini dilimpahkan ke KPK, BPK Perwakilan NTT harus melakukan audit investigasi terhadap penyimpangan dana APBD.

Menurut masyarakat, demikian Ketua TPDI NTT, Petrus Salestinus, bahwa hasil audit BPK yang sudah secara terperinci mengungkap sejumlah penyimpangan, mengungkap bentuk penyimpangannya, mengungkap peraturan mana yang dilanggar.

Sudah memerinci sejumlah kerugian atau angka penyimpangan bahkan sudah menyebut pejabat-pejabat mana yang bertanggungjawab.

"Menurut kami, hasil audit BPK ini sudah memperjelas bahwa sudah ada tindak pidana sudah memperjelas, sudah unsur-unsur pidananya. Pertanyaannya mengapa BPK begitu lamban. kemudian mengalihkan sistem pemeriksaan dari keuangan ke pemeriksaan kinerja. untuk menentukan unsur-unsur pidananya. Karena itu jalan keluar dari ini kalau BPK masih berketetapan  masih menunggu hasil pemeriksaan uji petik dan segala macam dan ribuan kuitansi yang harus diuji dan diperkirakan butuh waktu sekitar dua atau tiga tahun sehigga kita akan melakukan investigasi tambahan untuk meyakinkan publik. Kita sendiri harus yakin, bahwa LHP BPKini sudah waktunya untuk ditingkatkan ke penyidikan. tinggal kita memilih apakah kita mau lapor ke KPK atau ke kepolisian," urainya. (roy)

Editor: alfred_dama
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help