PGRI NTT Tolak Guru Dari Luar NTT

POS KUPANG.COM, KUPANG --- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTT menolak keras penempatan guru Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal oleh pemerintah pusat di NTT.

Kebijakkan rekruitmen perlu ditinjau kembali dengan melibatkan pemerintah daerah setempat.

Ketua PGRI NTT, Okto O Polly, yang dihubungi Pos  Kupang. com, Selasa (31/1/2012), mengatakan, PGRI NTT telah menyatakan sikap keprihatinan dan menolak tegas kebijakkan rekruitmen dan penempatan guru dari luar NTT dalam program SM3T yang dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementrian Pendidikan Nasional (RI).

Okto mengatakan,  dalam Konferensi Kerja Guru ke-IV di Bandung tanggal 29 Januari 2011, dirinya sudah menanyakan ke Bidang Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu dan Bidang Pendidikan dan Profesi Guru, namun jawabanya rekruitmen dilakukan secara tidak transaparan oleh Dirjen Dikti.

Menurunya, kedua lembaga ini yang mengatur soal guru, namun tidak dilibatkan dalam proses rekruitmen, sehingga rekruitmen menjadi tidak sehat dan tidak membawa spirit bagi para guru yang ada di daerah.

Ia mengatakan, orang-orang yang direkrut dan ditempatkan di daerah 3 T ini belum diketahui jelas seperti apa loyalitas dan kompetensinya. Mengapa tidak berdayakan SDM yang ada di daerah, sehingga ada kompetensi antar lembaga pendidik dan tenaga pendidikan (LPTK) yang ada di daerah.

Ia menjelaskan, program SM 3T yang ada saat ini semestinya melibatkan pemerintah daerah di sejumlah kabupaten/kota, Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, yang menangani  masalah guru, Dinas PPO, LPTK penghasil guru di propinsi sasaran.

Sehingga, prioritas adalah sarjana pendidikan yang ada di NTT yang yang mestinya diberdayakan sebagai suatu bentuk apresiasi  sekaligus mendorong spirit kompetitif dan meningkatkan kualitas calon guru maupun LPTK  umumnya yang  telah berkarya dan diakui eksistensinya memberikan kontribusi pada pembangunan daerah.PGRI NTT, katanya,  berharap rekruitmen ini yang terakhir.

Pihaknya akan melakukan audiensi dan dialog dengan Gubernur dan DPRD agar ke depan ke depan model kebijakan seperti ini tidak terulang lagi.Walaupun, katanya, dalam semangat otonomi daerah. Rekruitmen harus lebih transparan dan prioritas SDM pendidik sendiri dan melibatkan semua stakeholder terkait.