Perppu

Index A-Z

Tolak Perppu Tentang Ormas, LMND Gelar Unjuk Rasa Depan Polda NTT

Aliansi Perjuangan Rakyat NTT bersama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda NTT, Senin (2/10/2017).

Selasa, 3 Oktober 2017
Pemuda NTT dan Tokoh Lintas Agama Nyatakan Dukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017

200 mahasiswa dari berbagai PTdi Kota Kupang dan tokoh lintas agama menyatakan dukungannya terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017

Kamis, 20 Juli 2017
Peradi Mendukung Perppu Ormas

univer mengatakan Perppu tentang Ormas itu sebagai janji awal Bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Kamis, 20 Juli 2017
Tokoh NTT Ignasius Iryanto Mendukung Perppu 2 Tahun 2017

Pertama, Perppu itu dianggap memusuhi umat Islam. "Ini salah total,"ujar Ignas Selasa 18 Juli 2017

Selasa, 18 Juli 2017
Pemerintah Memiliki Dasar yang Kuat Terbitkan Perppu 2/2017

"Tetapi lebih kepada kewajiban negara dalam melindungi kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,"

Minggu, 16 Juli 2017
Ketua DPR Setya Novanto Serahkan Evaluasi Perppu kepada Fraksi

Nanti akan kita serahkan kepada fraksi-fraksi untuk bisa menelaah dan mengevaluasi

Minggu, 16 Juli 2017
Ansor Surabaya Siap Kawal Perppu Pembubaran Ormas Radikal dan Anti Pancasila

bukan membubarkan ormas HTI saja, melainkan ormas lain yang anti Pancasila, menolak demokrasi dan menilai NKRI adalah negara kafir

Kamis, 13 Juli 2017
Perppu Pembubaran Ormas Tak Hanya untuk HTI

Ini kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembubaran ormas

Rabu, 12 Juli 2017
Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Keterbukaan Informasi Keuangan pada Juli 2017

Kesepakatan dunia tersebut mengharuskan setiap negara transparan soal data keuangan dan perpajakannya masing-masing.

Selasa, 28 Februari 2017
DPR Tunda Mengesahkan Perppu Kebiri jadi UU

Penundaan tersebut lebih baik daripada memaksakan mengesahkan UU yang belum disepakati semua pihak.

Rabu, 24 Agustus 2016
Perppu Kebiri Sudah Dikirim ke DPR Menunggu Disetujui

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor

Kamis, 30 Juni 2016
Ketua MK, Perppu Kebiri Tidak Efektif

Pemberatan hukuman dengan suntik kebiri hanya menyelesaikan masalah di hulunya. Sedangkan, masalah di hilirnya diperlukan ketegasan pemerintah dalam m

Senin, 30 Mei 2016
Pemerintah Seharusnya Perkuat Riset Terkait Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kepala Operasional Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (Puskapa UI)

Senin, 30 Mei 2016
Setuju Perppu Kebiri, Rhoma Sebut Kekerasan Seksual sebagai Kegentingan yang Memaksa

Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama, menilai bahwa langkah pemerintah dalam merespons tindak kekerasan

Sabtu, 28 Mei 2016
Perppu Seharusnya Perkuat Aspek Rehabilitasi bagi Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono

Kamis, 26 Mei 2016
Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh

Perppu ini turut mengatur hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sanksi yang diatur berupa kebiri secara kimia (kimiawi) serta pe

Rabu, 25 Mei 2016
Nasir Djamil: Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Seharusnya Langsung Dihukum Mati

Hal itu disampaikan Nasir menanggapi ditandatanganinya peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perrubahan kedua Undang

Rabu, 25 Mei 2016
Ini Isi Lengkap Perppu Kebiri

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun

Rabu, 25 Mei 2016

⟨1 2

Berita Terkini

BPBD-Sumba-Timur-Imbau-Waspada-Bencana-Banjir-dan-Angin-Kencang.jpg

BPBD Kabupaten Sumba Timur Imbau Waspada Bencana Banjir dan Angin Kencang

43 detik lalu

Unsur-Forkopimda-Manggarai-Barat-Bantu-Korban-Bencana.jpg

Unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai Barat Gotong Royong Bantu Korban Bencana

11 menit lalu

Gus Yaqut Ditetapkan Tersangka Oleh KPK, GP Ansor NTT Kirim Telaah Hukum

21 menit lalu

Jenazah-PMI-Asal-Sikka-Disemayamkan-di-Biara-Penyelenggara-Ilahi.jpg

Jenazah PMI Asal Sikka Disemayamkan di Biara Penyelenggara Ilahi, Misa Arwah Digelar Malam Ini

21 menit lalu

TAG

Perppu

Aliansi Perjuangan Rakyat NTT bersama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda NTT, Senin (2/10/2017).

200 mahasiswa dari berbagai PTdi Kota Kupang dan tokoh lintas agama menyatakan dukungannya terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017

univer mengatakan Perppu tentang Ormas itu sebagai janji awal Bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Pertama, Perppu itu dianggap memusuhi umat Islam. "Ini salah total,"ujar Ignas Selasa 18 Juli 2017

"Tetapi lebih kepada kewajiban negara dalam melindungi kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,"

Nanti akan kita serahkan kepada fraksi-fraksi untuk bisa menelaah dan mengevaluasi

bukan membubarkan ormas HTI saja, melainkan ormas lain yang anti Pancasila, menolak demokrasi dan menilai NKRI adalah negara kafir

Ini kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembubaran ormas

Kesepakatan dunia tersebut mengharuskan setiap negara transparan soal data keuangan dan perpajakannya masing-masing.

Penundaan tersebut lebih baik daripada memaksakan mengesahkan UU yang belum disepakati semua pihak.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor

Pemberatan hukuman dengan suntik kebiri hanya menyelesaikan masalah di hulunya. Sedangkan, masalah di hilirnya diperlukan ketegasan pemerintah dalam m

Kepala Operasional Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (Puskapa UI)

Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama, menilai bahwa langkah pemerintah dalam merespons tindak kekerasan

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono

Perppu ini turut mengatur hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sanksi yang diatur berupa kebiri secara kimia (kimiawi) serta pe

Hal itu disampaikan Nasir menanggapi ditandatanganinya peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perrubahan kedua Undang

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved