Masalah Ketenagakerjaan di Sumba Timur Kian Marak 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dewan Perwakilan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Sumba Timur menyebutkan persoalan ketenagakerjaan di wilayah itu kian marak. 

Untuk itu, KSPSI Sumba Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar menempatkan Dewan pengawas (Dewas) ketenagakerjaan di Kabupaten setempat. Hal itu agar memudahkan koordinasi dan penyampaian pengaduan. 

"Kita minta supaya Kabupaten Sumba Timur ada Dewan pengawas ketenagakerjaan," kata Ketua DPC KSPSI Sumba Timur, Andreas Ninggeding, Selasa (16/6/2026) di Kupang. 

Andreas mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 500 perusahaan dengan hampir belasan ribu tenaga kerja. Apalagi, hadirnya tambak udang di Sumba Timur maka akan menambah total tenaga kerja. Dewas sangat diperlukan sebagai langkah mitigasi masalah Ketenagakerjaan. 

Baca juga: Penjualan Pertamax di Sumba Timur Menurun

"Hari ini, tingkat perselisihan industrial di Sumba Timur itu sangat tinggi," tambah dia. 

Dia mengatakan, masalah ketenagakerjaan itu berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak, jam kerja yang tidak sesuai dan upah yang tidak layak. Sehingga, Dewas akan sangat membantu penyelesaian beragam persoalan itu. 

Andreas berkata, ketiadaan Dewas ketenagakerjaan memang cukup menyulitkan. Seringkali mereka harus ke Kupang dengan biaya mahal hanya sekedar menyampaikan aduan.

Adanya Dewas di daerah setidaknya akan membantu koordinasi lebih cepat dan tidak membutuhkan biaya besar. 

Gubernur NTT, Melki Laka Lena pada, Senin (15/6/2026) telah menerima usulan KSPSI Sumba Timur di ruang kerjanya. Awalnya, KSPSI Sumba Timur mendatangi DPRD NTT untuk bertemu langsung Melki. 

Waketum DPP Golkar itu kemudian mengarahkan KSPSI Sumba Timur agar berdialog di Kantor Gubernur NTT. Melki langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT.

Mantan anggota DPR RI itu juga memfasilitasi rapat solusi di ruang kerjanya. Rapat itu untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti.

Melki menyebut, Pemprov NTT terus memastikan setiap aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap penyampaian, tetapi segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dan penyusunan solusi yang nyata serta dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. (fan)

Ikuti berita POS-KUPANG. COM Lainnya di GOOGLE NEWS