Dirut PIP Tekankan Pentingnya Digitalisasi dan Ekspor bagi UMKM NTT

Ringkasan Berita:

• Dirut PIP Ismed Saputra menegaskan UMKM NTT perlu menguasai digitalisasi, pembukuan, pemasaran digital, dan ekspor.
• Menurutnya, peningkatan UMKM tidak cukup hanya dengan tambahan modal, tetapi juga harus dibarengi peningkatan kualitas usaha.
• PIP menyediakan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga Rp 20 juta dan UMi Pro hingga Rp 100 juta melalui penyalur seperti PT PNM, Pegadaian, dan koperasi di NTT.
• PIP juga menjalankan program pemberdayaan UMKM, termasuk pengembangan Kampung Klaster Tenun di TTU

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Direktur Utama (Dirut) Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ismed Saputra menegaskan pentingnya digitalisasi dan ekspor bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di NTT.

Ismed Saputra mengatakan, pelatihan pembukuan, pemasaran digital dan ekspor sangat penting untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha. 

Menurut Ismed Saputra, kemampuan memproduksi barang saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan strategi pemasaran dan perluasan akses pasar.

“Banyak orang bisa memproduksi barang, tetapi pertanyaannya produk itu mau dipasarkan ke mana. Karena itu, pengetahuan tentang manajemen keuangan, pemasaran digital dan ekspor menjadi sangat penting agar produk UMKM khususnya di NTT dapat menjangkau pasar yang lebih luas,” ucap Ismed Saputra, Selasa (16/6/2026).

Ismed Saputra menyebut, penyaluran pembiayaan UMi di NTT saat ini masih didominasi oleh PT PNM. Namun, pembiayaan saja tidak cukup tanpa disertai pemberdayaan yang berkelanjutan.

“Naik kelas itu bukan hanya soal tambahan modal, tetapi bagaimana usaha yang awalnya melayani pasar lokal bisa berkembang ke pasar nasional bahkan ekspor. Untuk mencapai itu diperlukan intervensi berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku UMKM,” kata Ismed Saputra.

Menurut Ismed Saputra, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama saat menghadapi berbagai tantangan ekonomi seperti pada masa pandemi Covid-19.

“Masih banyak UMKM yang menghadapi kendala berupa keterbatasan teknologi, peralatan, dan keterampilan usaha. Jadi penguasaan digitalisasi sangat penting saat ini,” ujar Ismed Saputra.

Lebih lanjut, Ismed Saputra menjelaskan, PIP merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas memberikan akses pembiayaan kepada UMKM melalui lembaga perantara atau penyalur.

“PIP mempunyai tugas memberikan akses pembiayaan kepada UMKM, namun tidak secara langsung, melainkan melalui lembaga perantara penyalur,” ujarnya.

Ismed Saputra menjelaskan, dalam menjalankan tugasnya, PIP tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, PIP memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di NTT.

“Walaupun Kantor PIP berada di Jakarta, perluasan tangan kami ada di seluruh Indonesia melalui Kanwil DJPb dan KPPN. Mereka membantu kami membangun inklusi keuangan, khususnya dalam akses pembiayaan bagi UMKM,” jelasnya.

Ismed Saputra mengungkapkan, PIP saat ini memiliki dua produk pembiayaan utama, yakni Ultra Mikro (UMi) dengan plafon maksimal Rp20 juta dan UMi Pro hingga Rp100 juta. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga penyalur yang telah bekerja sama dengan PIP.

“Kami membuka peluang kerja sama dengan pemerintah daerah yang telah membangun ekosistem usaha lengkap dengan off-taker atau mitra penampung hasil produksi. Dalam skema ini, suku bunga pinjaman kepada debitur dapat ditekan hingga maksimal empat persen sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Di NTT sendiri, kata Ismed Saputra, sejumlah lembaga yang menjadi penyalur pembiayaan UMi antara lain PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Pegadaian, serta beberapa koperasi yang memiliki jangkauan layanan hingga ke daerah-daerah.

Selain pembiayaan, lanjut Ismed Saputra, PIP juga aktif menjalankan program pemberdayaan UMKM. Salah satu contohnya adalah kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melalui pengembangan Kampung Klaster Tenun yang melibatkan sekitar 150 perempuan penenun dalam 11 kelompok.

“Selama dua tahun mereka mendapatkan pelatihan, mulai dari penyediaan alat tenun, mesin jahit obras, peningkatan kualitas produk hingga pendampingan pemasaran. Program seperti ini akan semakin berdampak apabila mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan berbagai pihak lainnya,” pungkas Ismed Saputra. (mey)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS