Pemkab Rote Ndao Target 10 Persen Tenaga Kerja Miskin terlibat dalam Proyek Pembangunan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti 

POS-KUPANG.COM, BA'A - Pemerintah Kabupaten Rote Ndao atau Pemkab Rote Ndao menargetkan10 Persen Tenaga Kerja Miskin terlibat dalam Proyek Pembangunan di daerah itu. Tujuannya, memperkuat program pengentasan kemiskinan.

Langkah ini ditargetkan mampu membuka akses kerja bagi warga miskin pada berbagai proyek pembangunan daerah sepanjang 2026.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat kerja penyelarasan dan optimalisasi data yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperrida) Kabupaten Rote Ndao, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 yang diinisiasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao, Anthonius  Banepa, dengan tema strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Baca juga: Sekolah Rakyat Kupang Hampir Rampung, Gus Ipul: Hadiah Presiden untuk Putus Rantai Kemiskinan

Rapat kerja melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, yakni Baperrida, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Baperrida, Maraden A. Patola, Kepala Dinas Transnaker, Albeniaftes Siokain dan Kepala Bagian PBJ Joni Adu.

Anthonius Banepa menerangkan sinkronisasi data dilakukan secara by name by address guna memastikan program pemberdayaan masyarakat berjalan tepat sasaran dan terukur.

"Sinkronisasi data ini menjadi langkah penting agar masyarakat kelompok Desil Satu dapat memperoleh akses pekerjaan pada berbagai proyek pembangunan daerah. Data yang dimiliki masing-masing perangkat daerah harus saling terhubung dan disesuaikan dengan kebutuhan serta jenis pekerjaan yang tersedia," pungkasnya.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menargetkan sedikitnya 10 persen tenaga kerja pada pekerjaan fisik tahun 2026 berasal dari kelompok masyarakat Desil Satu dan Desil Dua.

Baca juga: Pemkab Rote Ndao Dorong Pengentasan Kemiskinan Lewat Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah daerah akan menggelar rapat koordinasi dengan para kontraktor guna memastikan kebijakan penyerapan tenaga kerja dari kelompok masyarakat miskin dapat diterapkan secara optimal dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Anthonius menegaskan, optimalisasi data tenaga kerja menjadi fondasi penting dalam pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menghasilkan fasilitas publik, tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai bagian dari proyek perubahan itu, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga mengembangkan pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi Hoholok.

Aplikasi tersebut dirancang untuk mengakomodasi tenaga kerja dari kelompok Desil Satu dan Desil Dua yang telah terdata agar dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur di daerah.

Melalui penyelarasan data dan pemanfaatan teknologi tersebut, Anthonius berharap program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dengan memperluas akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja dan manfaat pembangunan. (rio)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS