Kabupaten Belu Dapat Program BSPS Tahun 2026, Data Harus Valid dan Akurat

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Belu dapat alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
• Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves menekankan agar proses penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran melalui data yang valid dan akurat
• Vicente meminta agar proses verifikasi harus dilakukan dengan teliti dan penuh tanggung jawab

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Pemerintah Kabupaten Belu memperoleh alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada tahun 2026.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves menekankan agar proses penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran melalui data yang valid dan akurat.

Penegasan itu disampaikan saat ia memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, lurah, serta kepala desa se-Kabupaten Belu di Aula Lantai I Kantor Bupati Belu, Kamis (30/4/2026).

Dalam rapat tersebut, Wabup Vicente menekankan bahwa pemutakhiran data menjadi langkah krusial dalam menentukan calon penerima bantuan perumahan.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polres Belu, Operator SPBU Dipecat Imbas Penyalahgunaan BBM Subsidi

Ia meminta seluruh aparat pemerintah di tingkat desa dan kelurahan untuk turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan.

“Para kades dan lurah harus turun cek langsung, pastikan warga masuk desil 1, sehingga bantuan rumah dari BNPP tepat sasaran,” tegasnya.

Rakor tersebut secara khusus membahas validasi data masyarakat, termasuk warga eks Timor Timur yang berada di Kabupaten Belu, guna memastikan mereka yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan.

Menurut Vicente, pemerintah daerah memiliki komitmen kuat agar setiap bantuan yang diberikan, baik di sektor perumahan maupun bantuan sosial lainnya, dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya mereka yang tergolong berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni (RTLH).

Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan status kepemilikan lahan. Para kepala desa dan lurah diminta memastikan apakah lahan yang ditempati calon penerima merupakan milik pribadi, milik pemerintah, atau hanya bersifat sementara.

“Kita harus pastikan status kepemilikan lahan dan kondisi rumah mereka, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar layak dan dapat dimanfaatkan secara langsung,” ujarnya.

Selain itu, Wabup Vicente mengungkapkan Kabupaten Belu mendapatkan alokasi bantuan BSPS yang cukup besar pada tahun ini. Oleh karena itu, proses verifikasi harus dilakukan dengan teliti dan penuh tanggung jawab.

“Saya minta bantuan ini tepat sasaran. Pastikan penerima adalah warga yang benar-benar memiliki rumah tidak layak huni dan masuk kategori berpenghasilan rendah,” pungkasnya. (gus)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS