Bupati Manggarai Herybertus Tegaskan Proses Pengangkatan P3K Paruh Waktu Sesuai Mekanisme

Ringkasan Berita:

• Bupati Manggarai Herybertus Gerardus Laju Nabit, menegaskan seluruh proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai telah berjalan sesuai mekanisme dan terbuka untuk klarifikasi.
• Hal ini disampaikan Bupati 2 Periode itu dalam siaran pers yang diberikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Manggarai Paulus Jeramun, akhir pekan lalu.

 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, RUTENG - Bupati Manggarai Herybertus Gerardus Laju Nabit, menegaskan seluruh proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai telah berjalan sesuai mekanisme dan terbuka untuk klarifikasi.

Hal ini disampaikan Bupati 2 Periode itu dalam siaran pers yang diberikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  Manggarai Paulus Jeramun, akhir pekan lalu.

Bupati Hery Nabit menegaskan, seluruh proses P3K Paruh Waktu di lingkup Pemkab Manggarai telah dilaksanakan sesuai mekanisme, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

Seluruh tahapan administrasi dan verifikasi telah dilakukan secara prosedural oleh perangkat daerah terkait. Pemerintah daerah memastikan tidak terdapat unsur kesengajaan dalam proses tersebut untuk meloloskan orang-orang tertentu.

"Semua sudah diproses melalui mekanisme yang sesuai. Tidak ada kesengajaan apa pun dalam tahapan yang dilakukan. Jika terdapat hal-hal di luar prosedur, tentu akan kita lihat dan nilai kembali secara objektif," tegas Bupati Hery Nabit.

Terkait dinamika yang berkembang di masyarakat, Bupati Hery Nabit menerangkan, bahwa seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah memberikan keterangan resmi.

Pemerintah tetap membuka ruang klarifikasi apabila masih diperlukan pendalaman lebih lanjut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

"Semua OPD sudah memberikan keterangan. Jika diperlukan, kita akan lakukan pendalaman kembali. Kita ingin semua pihak terbuka dan berani memberikan klarifikasi," ujar Bupati Hery Nabit.

Menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Manggarai yang menuding adanya 'kejahatan besar' dalam proses tersebut, Bupati Hery menilai, tudingan tersebut bersifat tergesa-gesa dan tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan atau klarifikasi yang tuntas.

"Kami menghormati fungsi pengawasan DPRD. Namun menyebut adanya ‘kejahatan besar’ tanpa proses klarifikasi yang utuh adalah pernyataan yang tergesa-gesa. Semua tahapan telah berjalan sesuai mekanisme," tegas Bupati Hery Nabit. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan NTT ini, menegaskan, Pemkab Manggarai menghormati setiap proses klarifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya pelanggaran atau indikasi kerugian negara, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kalau proses klarifikasi sudah selesai dan ada temuan, tentu akan kita proses sesuai aturan. Kita menunggu hasilnya secara objektif dan profesional," katanya.