Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Lemahkan Desa

Ringkasan Berita:Koperasi Merah Putih dinilai lemahkan desa

Penilaian itu disampaikan usai desa tidak bisa mencairkan dana desa

85 persen dana dedsa diwajibkan untuk alokasi bangun KDMP 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU – Ketua sementara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sumba Timur, NTT, Iman Soleman, menilai bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program strategis Presiden Prabowo hadir justru melemahkan desa.

Iman Soleman, yang juga Kepala Desa Patawang di Kecamatan Umalulu ini mengatakan itu saat diwawancara reporter POS-KUPANG.COM pada Kamis (8/1/2026).

Dia saat ini, memimpin desa terluas di kecamatan tersebut dengan jumlah penduduk mencapai 2.448 jiwa.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 100 Koperasi Besar Jadi Kakak Asuh Koperasi Desa Merah Putih

Penilaian itu disampaikan Iman Soleman setelah Desa Patawang bersama sejumlah desa lainnya di Sumba Timur tidak dapat mencairkan dana desa non-earmark tahap II sejak September 2025 hingga 8 Januari 2026.

Hal ini akhirnya menyisakan sejumlah utang untuk biaya pembangunan dan upah pekerja di desa.

Kondisi itu diperparah dengan terbitnya prioritas penggunaan dana desa tahun 2026 melalui Instruksi Presiden Nomor 17 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan, serta Permendes Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur ulang secara signifikan alokasi dana desa.

“Menurut saya ini merugikan. Kenapa, karena utang kita tidak bisa bayarkan. Kemudian program-program pemberdayaan kita tidak bisa lanjutkan,” katanya.

Dalam Permendes Nomor 16 Tahun 2025 tersebut, kata dia, tercatat sebanyak 85 persen dana desa dialokasikan untuk pembangunan KDMP.

“Di situ tercatat bahwa 85 persen dana desa tahun 2026 itu untuk KDMP. 12 persen saja untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dan 3 persen itu untuk operasional pemerintahan desa. Nah ruang desa di mana menggunakan dana? Kita tidak punya ruang. Mohon maaf kami merasa dilemahkan dengan dengan begini," ungkapnya, Kamis (8/1/2026).

Lebih lanjut ia menjelaskan, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih juga saat ini berada di bawah Agrinas, sebuah badan usaha milik negara, namun tidak melibatkan desa.

“Di banyak desa orang-orang desa itu tidak dilibatkan dalam pembangunan itu,” tutur dia.

“Sementara kami desa diminta untuk buat pernyataan dukungan terhadap KDMP, dan kami membuat itu. Lalu kami hibah cuma-cuma tanah desa untuk pembangunan ini,” lanjutnya.

Sebab itu menurut dia, seharusnya pekerja dalam pembangunan tersebut mesti berasal dari masyarakat desa setempat.

Hal itu dilakukan agar sebagian dana pembangunan dapat dirasakan langsung oleh desa melalui upah kerja.

“Hari ini faktanya banyak orang desa yang tidak terlibat,” tegasnya.

Dana Desa hanya Rp200 juta per tahun

Akibat Permendes Nomor 16 Tahun 2025 yang mengalokasikan 85 persen dana desa untuk KDMP, Desa Patawang, sebut dia, kini mengelola pembangunan dengan sisa dana desa sekitar 15 persen.

“12 persen saja untuk bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan itu. Kemudian pembangunan desa itu sudah masuk semuanya. Termasuk honor teman-teman pekerja desa,” ungkapnya.

“Secara angka Desa Patawang akan menerima 200-an juta per tahun,” sebutnya.

Pekerja desa tersebut di antaranya adalah bidan desa, perawat desa, kader posyandu, KPM, serta guru-guru PAUD.

“Rata-rata di Desa Patawang 8 bulan mereka kerja membangun desa, 8 bulan mereka tidak digaji sama sekali,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, jika kondisi ini terus berlanjut, maka program pemberdayaan dan pembangunan fisik di desa tidak akan terlaksana.

Meskipun seluruh program sebelumnya telah tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun bersama seluruh masyarakat desa. (dim)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

POS-KUPANG.COM/IRFAN BUDIMAN

Ketua sementara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sumba Timur, NTT, Iman Soleman. Iman juga saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Patawang di Kecamatan Umalulu.