Wabup Belu Minta Kepala Desa/Lurah Percepat Pembangunan KDKMP

Ringkasan Berita:

• Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves meminta para camat, kepala desa, dan lurah untuk mempercepat penyiapan lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
• Wabup Vicente akan mengambil tindakan tegas apabila keterlambatan tersebut terus berlanjut
• Di Kabupaten Belu sebanyak 17 desa/kelurahan di Kabupaten Belu belum menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung KDKMP

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, meminta para camat, kepala desa, dan lurah untuk mempercepat penyiapan lahan serta pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Kabupaten Belu, Minggu (30/11/2025). 

Permintaan tersebut ditegaskan Wabup Vicente menindaklanjuti instruksi langsung Presiden terkait percepatan pembangunan KDKMP.

Wabup Vicente menyoroti masih adanya sejumlah penjabat kepala desa dan lurah yang dinilai lambat dalam menuntaskan penyediaan lahan.

Ia menegaskan akan mengambil tindakan tegas apabila keterlambatan tersebut terus berlanjut.

“Ingat, perintah Pak Presiden itu sangat jelas. Jika terlambat menyiapkan lahan untuk pembangunan KDKMP, maka mulai dari Kepala Desa, Dandim, serta Bupati dan Wakil Bupati bisa dicopot dari jabatannya. Jadi sebelum saya dicopot, kamu yang saya copot terlebih dahulu,” tegas Wabup Vicente.

Baca juga: Pemkab Belu Gelar Festival “Tais Selu Hananu”, Merawat Nyanyian Tenun Bunaq

Wabup menekankan percepatan ini penting untuk memastikan pelaksanaan program nasional berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Diketahui, sebanyak 17 desa/kelurahan di Kabupaten Belu belum menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Dari total 81 lokasi yang direncanakan, 65 titik telah dinyatakan siap, sementara 17 sisanya masih mengalami kendala penyediaan lahan.

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu, Nikolaus Umbu K. Birri, melaporkan hambatan utama terdapat pada pemetaan dan perizinan lahan, terutama di wilayah kota yang sebagian besar merupakan tanah milik pemerintah. (gus) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS