Zulhas Sebut 30 Tahun Indonesia Tak Mampu Swasembada Beras 

Ringkasan Berita:

• Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut 30 tahun reformasi di Indonesia tidak mampu melakukan swasembada beras
• Zulhas bahkan memerintahkan agar penyerapan gabah langsung dilakukan ketika petani usai panen
• Zulhas juga menyebut, persoalan lainnya adalah menyangkut penyaluran pupuk.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut 30 tahun reformasi di Indonesia tidak mampu melakukan swasembada beras. 

"Karena apa, karena kebijkan kita pasar bebas. Titik berat adalah hitungan angka. Bukan rasa, bukan keberpihakan," katanya ketika melantik pengurus DPW dan DPD PAN NTT di Auditorium Undana, Jumat (15/5/2026). 

Ketua Umum PAN ini menegaskan, partai yang ia pimpin selama tiga kali Pemilihan Presiden mendukung Prabowo Subianto. Komitmen utamanya adalah memihak kepada masyarakat. 

Hal yang dia maksud yang kini dirasakan adalah harga gabah. Selama puluhan tahun, kata dia, harganya Rp 4-5 ribu rupiah dengan kadar air 14-18 persen. Langkah itu hanya untuk mencegah naiknya inflasi. 

Baca juga: Zulhas Bagikan 1.000 Paket Sembako di Kantor BPD GBI NTT, Paparkan Program Kampung Nelayan di NTT

Namun sisi lain, petani justru terkena dampak. Itulah sebabnya, ketika Prabowo Subianto menjabat sebagai Kepala Negara, PAN merombak skema itu. Sekalipun risikonya kenaikan inflasi. 

"Itu nanti. Yang penting petani makmur dulu. Maka, harga (gabah) kita naikan Rp 6.500. Ada syarat 14,18, saya mengatakan ndak boleh," katanya. 

Menurut dia, petani di desa-desa tidak memahami ihwal kadar air sehingga syarat itu harus dihilangkan.

Zulhas bahkan memerintahkan agar penyerapan gabah langsung dilakukan ketika petani usai panen. Harganya pun tidak boleh kurang dari yang sudah ditetapkan. 

"Itulah yang namanya berpihak. Apa dampaknya, saya kira di Kupang tidak ada gabah yang dibawa Rp 6.500. Akibatnya produksi naik dari harga tiga persen," ujarnya. 

Zulhas juga menyebut, persoalan lainnya adalah menyangkut penyaluran pupuk.

Selama ini petani sulit mendapat pupuk, terlebih subsidi. Setidaknya ada 145 aturan yang digunakan khusus untuk distribusi pupuk ke petani. 

Kebutuhan pupuk, ujar dia, biasanya terserap enam juta dalam satu tahun.