Pemprov NTT Rencana Berlakukan WFH Sehari dalam Sepekan 

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana memberlakukan work from home atau WFH satu hari dalam satu pekan
• WFH akan diterapkan bagi instansi yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik
• Johni Asadoma mengatakan, perekonomian dunia memang terpukul imbas perang yang bergejolak

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana memberlakukan work from home atau WFH satu hari dalam satu pekan. 

Wakil Gubernur (Wagub) NTT Johni Asadoma menyebut itu merupakan arahan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. 

"WFH dilaksanakan satu hari dalam seminggu," katanya, Jumat, (3/4/2026) di Kupang.

WFH akan diterapkan bagi instansi yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Mantan Kapolda NTT berkata, OPD yang berkaitan dengan masyarakat tetap melaksanakan pelayanan. 

Baca juga: Keluarkan Surat, Pegawai Pendidikan dan Peserta Didik Wajib Komentar Positif di Medsos Disdikbud NTT

Kemungkinan, kata dia, unit seperti ini akan dilakukan pembagian jam kerja untuk setiap pegawai. Sebaliknya, unit yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat akan menerapkan WFH. 

"Tapi kalau tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, kita laksanakan kebijkan Pemerintah Pusat," katanya. 

Purnawirawan Polri itu mengatakan, WFH itu memperkuat ketahanan ekonomi menghadapi situasi global yang tidak menentu. Ia berharap kondisi dunia kembali normal. 

Dengan keadaan kembali seperti semula, menurut dia, sekalipun membutuhkan waktu dalam pemulihan tetapi  pekerjaan dan berbagai hal bisa dilakukan secara lebih mudah. 

Johni Asadoma mengatakan, perekonomian dunia memang terpukul imbas perang yang bergejolak. Semua negara, termasuk Indonesia harus bersiap menghadapi risiko terburuk. 

"Semua harus siap. Berdayakan semua sumber daya yang ada, khususnya dalam pangan," kata mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri itu. 

Baginya, semua potensi yang ada perlu dikembangkan. Bahkan, penggunaan produk dalam daerah juga sangat penting. Sebab, jika eskalasi perang terus berkepanjangan maka distribusi barang terhambat. 

Johni Asadoma bercerita, beberapa negara di Asia hingga Australia dan Eropa telah menaikan harga bahan bakar minyak atau BBM lebih dari 100 persen. 

Dampak juga menyasar sektor penerbangan. Mayoritas maskapai menaikan harga jual tiket karena melambungnya biaya avtur. Bisa saja, ujar dia, kapal pengangkut barang akan mengikuti kebijakan serupa.