Pengamat Olahraga Nilai Kebijakan PON 2028 NTT–NTB Realistis dan Rasional

Ringkasan Berita:

• Provinsi NTT dan NTB sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028
• Pengamat olahraga menilai kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan prinsip efisiensi dan tata kelola olahraga modern
• Presiden Prabowo Subianto menegaskan penyelenggaraan PON harus dilakukan secara efektif, efisien, dan tanpa pemborosan anggaran

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eugenius Suba Boro

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Penunjukkan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 mendapat beragam tanggapan dari kalangan pengamat olahraga. 

Salah satunya datang dari Pengamat Olahraga Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Dr. Johni Lumba, yang menilai kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan prinsip efisiensi dan tata kelola olahraga modern.

Sebelumnya, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menyampaikan bahwa pemerintah pusat mendukung penuh NTT–NTB menjadi tuan rumah PON 2028. 

Namun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyelenggaraan PON harus dilakukan secara efektif, efisien, dan tanpa pemborosan anggaran. Untuk sejumlah cabang olahraga (cabor) yang membutuhkan biaya besar direncanakan akan digelar di Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Johni Lumba menilai pernyataan Gubernur NTT dan kebijakan yang diambil merupakan langkah yang realistis dan rasional, terutama jika melihat kondisi fiskal daerah serta keterbatasan waktu persiapan yang tersisa sekitar dua tahun.

“Dalam perspektif manajemen event olahraga berskala nasional, waktu dua tahun sangat sempit untuk membangun venue baru yang memenuhi standar PON. Secara ilmiah, pembangunan venue idealnya membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun agar kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan pasca-event terjamin,” jelasnya.

Baca juga: NTT dan NTB Tetap Tuan Rumah PON 2028, Gubernur Melki: Arahan Presiden Tidak Boros Anggaran

Baca juga: Wagub Johni Asadoma Harap NTT-NTB Jadi Tuan Rumah PON 2028

Ia menambahkan, keputusan untuk tidak membangun venue baru dan memaksimalkan fasilitas yang sudah ada merupakan pendekatan cost-effective dan sejalan dengan prinsip sport governance modern, seperti efisiensi anggaran publik, optimalisasi aset eksisting, serta menghindari proyek “white elephant” atau venue yang terbengkalai setelah event selesai.

Terkait kebijakan menggelar cabor berbiaya tinggi di Jakarta, Dr. Johni menilai langkah tersebut dapat dipahami sebagai strategi manajemen risiko. 

Menurutnya, kebijakan ini dapat menekan pembengkakan anggaran daerah, memastikan standar teknis pertandingan tetap terpenuhi, serta memungkinkan NTT–NTB fokus pada cabang olahraga yang lebih realistis dan potensial bagi atlet daerah.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa esensi PON tidak semata-mata terletak pada pembangunan venue. 
“PON adalah tentang kesiapan atlet, kualitas pembinaan, kapasitas SDM pelatih dan ofisial, dukungan sport science dan sport medicine, serta manajemen kontingen yang profesional,” tegasnya.

Dengan keterbatasan waktu yang ada, Dr. Johni menyarankan agar Pemprov NTT memprioritaskan pemilihan cabang olahraga unggulan berbasis data dan prestasi, penguatan program pembinaan atlet secara terukur, optimalisasi program seperti SPOBNAS dan PPLD/PPLMD, peningkatan kualitas SDM olahraga, serta efisiensi anggaran yang berorientasi pada prestasi, bukan seremonial.

“Sebagai pengamat olahraga, saya menilai kebijakan ini akan tepat sasaran jika dibarengi roadmap pembinaan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta pengawasan anggaran yang ketat. Tanpa itu, efisiensi hanya akan menjadi jargon, bukan strategi prestasi,” pungkasnya.

Ia berharap PON 2028 dapat dimaknai sebagai momentum reformasi sistem pembinaan olahraga di NTT agar lebih ilmiah, terarah, dan berkelanjutan. (uge)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS