EDITORIAL: Lagi, Soal Dokter Spesialis

POS-KUPANG.COM - Pernyataan Manteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengehentak public di Nusa Tenggara Timur (NTT). Betapa tidak, kekecewaan Menkes tersebut dirasakan hampir semua kabupaten di NTT dari beberapa waktu lalu.

Dulu, pemerintah daerah berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter ahli di daerahnya masing-masing.  Jangankan dokter spesialis, dokter umum pun masih sangat dibutuhkan. Sementara tenaga dokter spesialis dan dokter umum masih sangat sedikit.

Oleh karena itu, ketika datang sejumlah dokter umum menjalankan penugasan di kabupaten-kabupaten di NTT, maka pemkab dan rakyat tentunya sangat bergembira. Sebab, dokter yang datang itu tentunya akan memberikan manfaat yang sangat besar ketika mereka sakit.

Oleh karena itu, ketika dokter umum yang sudah bertugas beberapa saat tersebut mengajukan permintaan kepada pemerintah daerah untuk melanjutkan studi mengambil spesialis maka serta merta pemerintah derah mendukungnya dengan memberikan rekomendasi dan biaya.

Harapannya, dokter tersebut akan kembali mengabdi ke daerah tersebut manakala telah menyelesaikan studi spesialisnya. Namun yang terjadi adalah dokter-dokter tersebut enggan kembali dengan berbagai alasan.  

Kondisi tersebut tentunya memberikan pelajaran bagi pemerintah daerah. Makanya beberapa saat belakangan ini dilakukan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan calon dokter spesialis tersebut.

Isinya, akan kembali ke daerah ketika sudah menyelesaikan studi spesialisnya. Dokters spesialis tersebut boleh mengajukan pindah tugas ketika sudah bertugas selama lima tahun sejak dia mengakhiri studinya. 

Namun anehnya, syarat dan kesepakatan tersebut pun masih ada yang melanggarnya seperti yang terjadi di beberapa kabupaten di NTT. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini terjadi. 

Kemungkinan hal ini terjadi karena para dokter yang sebagian besar datang dari Pulau Jawa tersebut “terkejut” dengan kondisi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih jauh tertinggal.

Jika di Jawa mereka mendapatkan sejumlah “kemewahan” seperti adanya bioskop, KFC dan lain sebagainya tetapi di NTT mereka tidak menemukan itu. Hal inilah yang menyebabkan mereka tidak betah.

Hal lainnya adalah terjadinya inkosistensi dari Pemerintah daerah dalam memberikan insentif kapada dokter umum maupun dokter spesialis.

Jika sebelumnya ditawarkan insentif puluhan juta dibayar setiap bulan , mendapatkan rumah tinggal dan mobil, ternyata semua itu tidak  dipenuhi. Insentif dibayar tiga atau empat bulan sekali. Bahkan lebih.

Kondisi inilah yang mestinya menjadi koreksi untuk pemerintah daerah. Jangan memberi angin surga kalau memang kenyataannya tidak bisa dipenuhi.

Tetapi kita juga berharap agar para dokter yang telah meraih spesialis dan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap komitmen yang telah kita disepakati, (*) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS