EDITORIAL : Jangan Usik Komodo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - BEBERAPA waktu lalu berita tentang akan dibangunnya ratusan villa di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo (TN) di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) cukup menyita perhatian berbagai kalangan, baik itu di tingkat local, regional, nasional bahkan internasional.

Hal ini menjadi sorotan karena memang dari sisi jumlahnya sangat banyak yaitu ratusn unit.  

Selain itu lokasi yang dipilih juga adalah tempat berkeliarannya biawak langka Komodo yang menjadi daya tarik orang datang ke Kabupaten Manggarai Barat ini.

Apapun alasannya, rencana pembangunan villa tersebut harus ditolak karena memang sangat mengganggu dan mengancam habitat Komodo. Apabila dipaksakan maka kita sudah dapat pastikan Komodo yang berada di Pulau Padar akan musnah.

Mengapa, sebab kita secara tahu dan mau “merusak” kondisi alami yang menjadi tempat berkembangbiaknya biawak raksasa yang hanya tinggal satu-satunya di dunia ini.  

Membangun besar-besaran di suatu habitat sudah dipastikan akan menggusur makhluk hidup yang mendiami wilayah tersebut yang selama ini hidup selaras alam.

Selain itu, kita pemerintah juga pihak pengelola Taman Nasional Komodo harus menjelaskan secara terbuka kenapa PT KWE diberi izin untuk melakukan investasi termasuk pembangunan villa di lokasi tersebut. 

Apakah memang PT KWE ini memiliki kompetensi untuk membangun di lokasi tersebut? Selain itu bagaimana prosesnya sehingga ratusan hektar lahan di Pulau Padar diizinkan kepada PT KWE untuk melakukan berbagai pembangunan  termasuk villa.

Selain itu, bagaimana dengan pendapatannya nanti. Apa yang didapat Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dan seperti apa pembagiannya.

Hal-hal tersebut harus dibuka secara transparan sehingga masyarakat Manggarai Barat khususnya dan masyarakat NTT pada umumnya mengetahui. Jangan membuat kebijakan secara tertutup yang pada kemudian hari akan menyebabkan krisis social di tengah masyarakat.

Kita berharap pemerintah dan pengelola TNK harus belajar betul dengan berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Satu kata kunci yang terjadinya ledakan social saat ini adalah tidak diperhatikannya aspirasi masyarakat.

Selain itu tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan. Padahal keputusan tersebut sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat banyak di Manggarai Barat khususnya.

Hentikan cara kerja kita yang selama ini sekadar melibatkan rakyat dalam sebuah tameng yang diberi nama sosialisasi. Padahal, sosialisasi yang dilakukan itu juga terkesan hanya menghadirkan orang-orang yang diyakini sealiran dengan keinginan kita atau investor.

Mari kita jadikan kasus aksi massa di berbagai daerah ini sebagai refleksi untuk perbaikian bersama. Kita tidak mau kasus tersebut terjadi di daerah kita di NTT karena kebijakan kita tidak berpihak kepada rakyat. (*)

 Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS