PLN EPI Hadapi Harga Biomassa dan Karbon, Hokkop Situngkir Singgung CCUS

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Jalan biomassa menuju skala besar tidak hanya tersendat di pasokan. PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) melihat ancaman datang dari biaya angkut, harga bahan baku, insentif yang belum mapan, sampai tata kelola karbon dan mahalnya teknologi penangkap emisi. 

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengurai persoalan itu saat wawancara dengan Tribunnews di Kantor PLN EPI, Centennial Tower Lantai 8, Jakarta, pada 13 April 2026.

Ia menyebut biomassa adalah komoditas yang sangat terpencar, sehingga ongkos logistik dan emisi transportasinya harus dihitung ketat. 

“Sumbernya itu banyak. Karena kondisinya scattered ini, tentu yang paling utama adalah memindahkan posisi ini, barang-barang yang scattered ini, mendekati ke pembangkit,” kata Hokkop. 

PLN EPI merespons persoalan itu dengan sistem ring satu, ring dua, dan ring tiga. Jika bahan baku terlalu jauh dari pembangkit, perusahaan memilih tidak menerima karena secara komersial dan dari sisi target net zero emission sudah tidak masuk hitungan. Untuk rute tertentu, PLN EPI mulai menguji moda angkut air seperti tongkang. 

Tantangan berikutnya ada pada harga. Hokkop mengakui biomassa saat ini masih lebih mahal dari batubara, sementara nilai kalorinya masih lebih rendah. Kondisi itu membuat bioenergi dinilai belum bisa dilepas murni ke mekanisme pasar tanpa jembatan kebijakan. 

“Kita perlu bridging, kita perlu premi, kita perlu insentif tertentu,” ujarnya. “Seperti sekarang ini sebenarnya harga kita itu di atas batu bara.” 

Ia berharap ada formula regulasi yang membuat pengembangan biomassa tetap berjalan tanpa mendorong biaya pokok produksi listrik melonjak.

Bagi PLN EPI, masalahnya bukan sekadar harga jual bahan bakar, tetapi desain dukungan agar industri bioenergi tumbuh pada fase awal seperti yang pernah dialami pembangkit tenaga air, panas bumi, dan surya. 

Di level yang lebih rumit, Hokkop menilai karbon akan menjadi pekerjaan besar berikutnya. Ia menyebut perdagangan karbon, pajak karbon, dan ritme global soal pengurangan emisi sudah bergerak, sehingga biomassa harus punya tata kelola yang kuat agar nilai ekonominya tidak hilang ketika skala bisnis membesar. 

“Kita yakin dan percaya dengan tata kelola yang benar,” kata Hokkop, seraya menyebut perlunya keterlibatan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, kementerian yang membidangi pertanahan, koperasi, desa, dan BUMN. 

Ia juga menyinggung masa depan teknologi pengurangan emisi, termasuk CCS dan CCUS. Teknologi itu dinilai ikut menjadi bagian dari peta transisi, tetapi investasinya mahal.

Di titik itu, biomassa tidak lagi hanya soal bahan bakar pengganti, melainkan soal siapa yang sanggup membayar biaya transisi dan bagaimana negara menata aturan mainnya. 

“Apalagi dengan teknologi ke depannya itu ada CCS, CCUS, carbon capture, itu juga menjadi salah satu yang perlu kita siasati, karena teknologinya juga mahal,” ujar Hokkop. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS