Komisi VII DPR Ajak UMKM Optimalkan Program KUR

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Siti Mukaromah, Anggota Komisi VII DPR RI mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara optimal. Hal ini penting untuk memperkuat ketahanan usaha di tengah dinamika global yang kian kompleks.

“UMKM masih menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah,” kata Siti Mukaromah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dikutip dari KBRN.

Dia mengatakan pemerintah telah menyiapkan alokasi KUR sekitar Rp300 triliun yang dapat diakses oleh pelaku UMKM sebagai sumber pembiayaan, baik untuk memulai usaha maupun mengembangkan bisnis yang telah berjalan.

Baca juga: KUR BRI April 2026, Cek Tabel Angsuran Pinjaman dengan Nilai Nominal Rp 60 juta Sesuai Tenor

Menurut dia, skema KUR dengan plafon mulai dari Rp1 juta hingga Rp100 juta, termasuk fasilitas tanpa agunan untuk nominal tertentu, merupakan peluang besar yang perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha di berbagai daerah.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi program secara masif agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dapat mengetahui dan mengakses fasilitas tersebut.

“Program ini harus benar-benar sampai ke masyarakat, mereka tahu, lalu memanfaatkannya secara optimal untuk meningkatkan usahanya,” kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap) itu.

Dia menilai di tengah kebijakan efisiensi anggaran, dukungan pembiayaan seperti KUR tetap menjadi instrumen strategis dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan usaha masyarakat.

Di sisi lain, perempuan yang akrab disapa Erma itu mengakui bahwa kondisi geopolitik global turut memberikan dampak terhadap sektor UMKM, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor.

Menurut dia, konflik geopolitik seperti ketegangan di Timur Tengah dapat memengaruhi rantai pasok, distribusi, serta harga bahan baku, termasuk akibat fluktuasi harga energi yang berdampak pada biaya produksi.

“Dampak geopolitik pasti terasa, khususnya bagi UMKM yang menggunakan bahan baku impor, karena distribusi dan harga menjadi terdampak,” katanya.

Meskipun demikian, ia mengimbau pelaku UMKM untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi situasi tersebut.

Dia menilai ketenangan dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar pelaku usaha tidak mengambil keputusan yang justru merugikan.

Selain itu, dia juga mengapresiasi berbagai kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan pihak swasta dalam membuka akses pasar bagi UMKM, seperti penyediaan ruang usaha di tempat peristirahatan (rest area) jalan tol maupun platform digital.

Menurut dia, peluang tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas produk, pelayanan, serta konsistensi usaha agar UMKM mampu bersaing dan naik kelas.

“Ketika diberi kesempatan, kualitas produk harus dijaga. Itu penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha,” kata Erma. (*)