Potong Gaji Menteri dan DPR Cuma Hemat 0,02 Persen APBN

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago membuat perhitungan matematis terkait dengan wacana potong gaji Menteri dan DPR RI. 

Menurut Anggota Komisi IX DPR ini, jika Presiden Prabowo Subianto memotong gaji Menteri dan anggota DPR, maka pemerintah hanya menghemat 0,02 persen APBN. 

Lantas, Irma mempertanyakan apakah pemotongan gaji pejabat di tengah krisis global benar-benar efektif atau tidak. 

"Secara politik, gagasan ini terdengar menarik. Di saat rakyat diminta berhemat dan pemerintah memperketat belanja, publik tentu ingin melihat elite negara ikut merasakan pengorbanan yang sama," ujar Irma, saat dimintai konfirmasi, Selasa (17/3/2026). 

"Namun, apakah pemotongan gaji pejabat benar-benar efektif menyelamatkan APBN? Karena setelah dihitung ternyata efisiensinya hanya 0,02 persen dari total APBN," tambah dia.

Irma memaparkan, saat ini kabinet pemerintahan Prabowo setidaknya terdiri dari sekitar 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri.

Jika diasumsikan total penghasilan seorang menteri, setelah memperhitungkan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta berbagai fasilitas, adalah sekitar Rp 100 juta per bulan.

"Maka total pengeluaran untuk seluruh menteri mencapai sekitar Rp 57,6 miliar per tahun. Untuk wakil menteri, dengan estimasi penghasilan sekitar Rp 70 juta per bulan, totalnya sekitar Rp 47 miliar per tahun," jelas Irma.

Dengan demikian, kata Irma, keseluruhan pengeluaran untuk gaji menteri dan wakil menteri berkisar Rp 104 miliar per tahun.

Irma mengatakan, jika pemerintah memotong gaji pejabat kabinet sebesar 10 persen, penghematan yang diperoleh sekitar Rp 10 miliar per tahun. Bahkan, jika pemotongan dilakukan hingga 50 persen, penghematan yang dihasilkan sekitar Rp 52 miliar per tahun.

Baca juga: Pemerintah Matangkan Rencana Potong Gaji Menteri hingga Anggota DPR

Dia menegaskan angka penghematan tersebut masih terasa kecil. Kalaupun ditambah dengan pemotongan gaji anggota DPR, dampaknya masih tetap tidak terlalu besar.

"Dengan total anggaran terkait penghasilan dan tunjangan DPR sekitar Rp 1,6 triliun per tahun, pemotongan sebesar 50 persen hanya akan menghemat sekitar Rp 800 miliar. Jika digabungkan dengan pemotongan gaji menteri dan wakil menteri, total penghematan maksimalnya sekitar Rp 850 miliar," katanya.

Irma menyebut angka Rp 850 miliar memang terdengar besar. Hanya saja, dalam konteks APBN Indonesia yang berada di kisaran Rp 3.842 triliun, penghematan Rp 850 miliar setara 0,02 persen dari total APBN.

"Penghematan Rp 850 miliar hanya setara dengan sekitar 0,02 persen dari total APBN. Dengan kata lain, bahkan pemotongan setengah gaji elite politik sekalipun hampir tidak akan mengubah kondisi fiskal negara," kata Irma.

Oleh karena itu, Irma berkesimpulan bahwa pemotongan gaji menteri tidak efektif dalam membuat APBN lebih sehat. Dengan hitung-hitungan itu, menurut dia, defisit tidak akan berkurang secara berarti, dan tekanan fiskal akibat gejolak global tetap tidak mengubah defisit APBN, karena hasilnya terlalu kecil.