Pasar Obligasi Tertekan, Pemerintah Indonesia Terhimpit Utang

POS-KUPANG.COM,JAKARTA- Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi ujian dalam menarik pembiayaan utang dari pasar obligasi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pasar obligasi Indonesia kini berada di bawah tekanan seiring gejolak geopolitik akibat konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, ditambah lagi sorotan lembaga pemeringkat terhadap kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mengutip Kontan.co.id, yield surat utang pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di level 6,59 persen per 8 Maret 2026, naik dibandingkan posisi 6,11 % pada Desember 2025 secara year to date (YtD). Sementara itu, yield SBN tenor 5 tahun tercatat 6 % , meningkat dari 5,53 % pada Desember 2025.

Baca juga: Diomelin Purbaya Karena Kredit Macet KUR Tinggi, Menteri UMKM Salahkan Impor China

 Di sisi lain, premi risiko gagal bayar Indonesia atau Credit Default Swap (CDS) tenor 5 tahun juga menunjukkan tren peningkatan. Per 8 Maret 2026, CDS Indonesia berada di level 86,53 basis poin, naik dari 76,06 basis poin pada awal tahun, bahkan melonjak dari 68,26 basis poin pada Desember 2025.

Kenaikan CDS tersebut mencerminkan meningkatnya kewaspadaan pasar terhadap kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia. Tekanan di pasar obligasi juga tercermin dari menurunnya minat investor dalam lelang SBN sejak awal tahun.

Pada lelang Surat Utang Negara (SUN) kelima tahun ini yang digelar 3 Maret 2026, pemerintah menargetkan penerbitan Rp 33 triliun. Total penawaran yang masuk (incoming bids) tercatat Rp 50,94 triliun, dan pemerintah memutuskan menyerap Rp 34,1 triliun.

Baca juga: Impor 105.000 Pikap untuk Kopdes Merah Putih, Menkeu Purbaya: Tidak Bebani Fiskal

Angka ini lebih rendah dibandingkan lelang sebelumnya pada 18 Februari 2026, ketika incoming bids mencapai Rp 63 triliun dan pemerintah menyerap Rp 40 triliun.

Tren penurunan minat investor sudah terlihat sejak awal tahun. Pada lelang pertama 6 Januari 2026, incoming bids mencapai Rp 90,9 triliun. Kemudian turun menjadi Rp 82,9 triliun pada lelang 20 Januari 2026, menyusut lagi menjadi Rp 76,5 triliun pada lelang 3 Februari 2026, dan kembali turun menjadi Rp 63 triliun pada 18 Februari 2026.

Ekonom dan analis sebelumnya menilai Tren penyusutan incoming bids ini menjadi salah satu alasan pemerintah menggunakan skema private placement dalam penerbitan SBN pekan lalu senilai Rp 4 triliun.

Meski demikian, pemerintah membantah adanya kesulitan dalam mencari pendanaan di pasar obligasi. Pemerintah menilai gejolak yang terjadi lebih dipengaruhi faktor global, termasuk memanasnya konflik di Timur Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan, secara fundamental dampak outlook terhadap yield sebenarnya tidak besar. Namun, eskalasi konflik geopolitik memberikan tekanan tambahan di pasar keuangan.

“Sebetulnya kalau outlook saja dampaknya tidak besar, hanya sekitar dua basis poin untuk menaikkan yield tenor 10 tahun. Tetapi ketika ada gangguan perang, itu yang membuat kenaikannya bisa sampai sekitar 30 basis poin,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, tekanan tersebut masih dapat dikelola melalui pengendalian likuiditas di pasar keuangan. Kementerian Keuangan juga akan mengelola kas pemerintah agar likuiditas di sistem tetap terjaga.

Purbaya juga menegaskan pemerintah tidak akan kembali menerapkan skema burden sharing dengan Bank Indonesia (BI). BI akan tetap berperan di pasar sekunder, bukan di pasar primer.

“Belanja fiskal adalah tanggung jawab pemerintah. Bank Indonesia independen dalam kebijakan moneter dan tidak boleh memonetisasi kebijakan fiskal, terutama melalui pembelian di pasar primer apalagi skema burden sharing,” jelasnya.

Ia optimis tekanan di pasar obligasi hanya bersifat sementara seiring konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi.