Dinas PMD NTT Gelar Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan Program OVOP

Ringkasan Berita:

• Dinas PMD NTT menggelar Rakor dan evaluasi Program OVOP di Hotel Sasando Kupang, dihadiri pengusaha, mahasiswa, dan instansi terkait
• Program OVOP dinilai penting untuk mendorong hilirisasi produk desa, memperkuat SDM, dan memastikan produk lokal masuk pasar lewat NTT Mart
• Pemerintah menekankan pentingnya pengolahan potensi lokal, pemenuhan standar pasar
• HIPMI NTT mendorong kreativitas masyarakat, promosi produk lokal, dan digitalisasi pemasaran, termasuk kerja sama lintas sektor

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan evaluasi pelaksanaan program One Village One Product (OVOP) atau Program Satu Desa Satu Produk. 

Kegiatan itu berlangsung di Aula Hotel Sasando Kupang, Kamis (27/11/2025). Sejumlah pengusaha, mahasiswa hingga instansi terkait hadir dalam agenda tersebut. 

Prof. Tony Basuki, peneliti yang hadir dalam kegiatan ini menyebut OVOP ini merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Dia mengatakan, produk yang ada perlu menjangkau pasar. 

"Peran setiap OPD kita coba eksaited, persoalannya sudah eksekusi atau belum. Ini kita beri kesempatan ke OPD dalam menunjang program OVOP ini," katanya. 

Dia mengatakan, hilirisasi merupakan salah satu bagian penting agar wilayah seperti desa bisa mengambil porsi lebih besar. Namun demikian, perlu ada perhatian juga pada titik hulu. Itu juga menjadi tantangan. 

Sisi lain, evaluasi teknologi untuk menunjang mengenai produk yang ada, termasuk ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang ikut membantu menggerakkan berbagai produk yang dihasilkan. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Dr. Drs. Sony Zet Libing dalam materinya mengatakan, OVOP dan NTT Mart sangat penting. Dia menyebut, dengan ini maka produk yang dihasilkan dibawa ke ruang pemasaran. 

"Kita punya potensi ada tapi kita tidak produksi potensi itu. Itu sebabnya pemerintah ambil alih untuk membeli produk itu, dan membantu memasarkannya," ujarnya. 

Dia berpandangan, kehadiran Pemerintah agar menjaga iklim pasar. Sonny menyebut, produk yang dihasilkan itu akan disuplai menuju ke gerai-gerai milik Pemerintah. Ia meminta warga untuk menghasilkan produk. 

Menurut dia, jika tempat atau pasar itu disiapkan maka warga tidak lagi ragu menghasilkan produk. Untuk itu, tidak ada alasan lagi warga untuk malas-malasan memproduksi produk. 

"Kita punya komitmen untuk memproduksi produk dan kita bawa ke NTT Mart. Tentu Pemerintah akan mendampingi," katanya.

Untuk itu, produk yang dihasilkan itu kemudian didorong agar ada hilirisasi sebelum dipasarkan. Artinya, produk atau potensi yang ada harusnya diolah lebih lanjut sebelum dijual. 

Sonny Libing mencontohkan ternak sapi hingga ikan dari NTT yang dikirim mentah ke luar Provinsi. Padahal, potensi itu hendaknya bisa dikelola lebih lanjut agar menambah nilai jual, bahkan membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal. 

"Uang kita habis belanja barang orang, ketimbang orang beli barang kita. Itu fakta," kata dia. 

Berkaca dari itu, potensi lokal itu hendaknya bisa diberdayakan. Gerakan 'Ayo Beli NTT', menurut dia, paling tidak menjadi pemicu agar semua warga di NTT agar memanfaatkan semua produk lokal.

Namun, produk yang dihasilkan harus melalui proses dan tahapan agar memenuhi syarat pasar yang telah ditetapkan. Termasuk halal, higienitas, hingga uji BPOM. Pada bagian ini, kata dia, Pemerintah akan ikut membantu. 

"Ini kebijakan untuk mengangkat UMKM kita. Mari bergandengan tangan, memproduksi OVOP, dibeli Pemerintah dan dijual di NTT Mart," kata dia. 

Kepala Dinas PMD, Viktor Mmanek,  mengatakan pihaknya akan melaunching OVOP di setiap desa. Namun, perlu ada kesiapan dari berbagai sisi, termasuk aspek produk hingga adanya intervensi program lainnya. 

Viktor Manek mengatakan, Dinas PMD akan masuk pada desa-desa yang belum tersentuh program lain yang sama. Tahun ini, ada 44 desa yang masuk dalam agenda OVOP. Pada tahun-tahun berikut akan terus bertambah. 

Dia mengatakan, Dinas PMD saat ini tengah melakukan pendampingan hingga pelatihan bagi desa-desa yang menjadi intervensi khusus dalam pelaksanaan OVOP. 

"OVOP itu bukan saja satu desa, kalau produknya sama bisa didorong bareng-bareng," katanya. 

Viktor mengatakan, seringkali produk yang dihasilkan terkadang tidak melalui proses yang benar, dan berujung pada penertiban izin yang terlambat. Harusnya dalam membuat produk, perlu peralatan hingga bahan yang steril dan tidak bercampur dengan bahan lainnya. 

Viktor mencontohkan ketika sebuah produk yang dihasilkan dengan menggunakan satu peralatan yang sama. Sisi lain, persoalan yang terlihat di lapangan adalah bahan baku dari NTT yang hanya dijual mentah. 

Bila diolah lebih lanjut, justru akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Misalnya, pisang mentah yang dijual ke luar NTT, akan masuk lagi ke NTT dengan kemasan dan harga yang berbeda bahkan mahal. 

"Kita rubah dengan OVOP, bahan baku kita olah dan kemas baru jual, maka perubahan ekonomi disini luar biasa," katanya. 

Pengurus HIPMI NTT Wilson Liyanto mendorong agar masyarakat bisa berpikir kreatif dan bersaing secara sehat lewat berbagai kompetisi yang diselenggarakan Pemerintah dari tingkat desa hingga Provinsi. Baginya itu mendorong percepatan, tapi harus ada keterlibatan oleh pihak lain agar produk yang ada bisa berkompetisi. 

Sisi lain, dia juga menyebut HIPMI NTT sendiri akan ikut membantu dalam kaitannya dengan promosi produk lokal. Apalagi, HIPMI seringkali melaksanakan berbagai kegiatan dengan pengusaha lain yang ada di luar daerah. 

Selain itu, Wilson mendorong Pemerintah agar mendaftarkan NTT Mart ke sistem pemesanan daring. Sebab, pengunjung dari luar daerah pasti akan memanfaatkan pesanan produk secara daring. 

Demikian juga kolaborasi dengan pemilik rental kendaraan agar tamu atau wisatawan dari luar daerah diajak ke NTT Mart. Skema kerja sama bisa dibicarakan bersama antara Pemerintah dan pemilik rental. 

"Sehingga kita harus sesuaikan dengan digitalisasi. Pola kerja sama dengan pemilik rental kendaraan juga bisa dilakukan," katanya. (fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS