Kapolri : Jaringan KKB Selalu Arahkan Referendum Kemerdekaan Papua

Kapolri: KKB Selalu Arahkan Referendum Papua

POS-KUPANG.COM, DEPOK - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata Papua ( KKB Papua ) telah terdeteksi tersebar di setiap provinsi di Papua. 

Adapun KKB Papua merupakan sebutan pihak pemerintah Indonesia untuk kelompok separatis di Papua yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah itu. Nama KKB Papua juga merujuk pada Organisai Papua Merdeka (OPM).

Berbicara dalam acara Syukuran HUT ke-80 Brimob yang berlangsung pada Jumat (14/11/2025), Kapolri meyebut kelompok itu selalu mengarahkan pada upaya referendum kemerdekaan Papua. 

Kapolri mengatakan, berdasarkan pantauan polisi, saat ini terdapat 24 jaringan KKB Papua yang aktif di sejumlah wilayah Papua. Jaringan tersebut berpotensi bisa bertambah seiring dinamika keamanan di wilayah tersebut.  

Baca juga: Jaringan KKB Papua Berpotensi Bertambah

"Bahwa kita masih menghadapi ada kelompok KKB yang saat ini jumlahnya juga terus terpantau 24 jaringan dan ini juga terus bisa bertambah," kata Kapolri.

"Demikian juga kelompok KKB yang hampir di setiap provinsi ada dan terdeteksi, dan mereka menjadi bagian yang selalu mengarahkan terkait dengan kemerdekaan ataupun referendum," lanjut dia lagi. 

Ia menegaskan bahwa Korps Brimob memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama melalui keterlibatan dalam Satgas Operasi Damai Cartenz.

Pendekatan keras dan lunak 

Kapolri meminta agar personel Brimob memiliki kesiapan ganda, berupa kemampuan pendekatan keras atau hard approach, seperti taktik pertempuran di hutan, serta pendekatan lunak atau soft approach melalui pendekatan kemanusiaan.

“Rekan-rekan tentunya harus selalu memiliki kemampuan baik yang bersifat hard approach, kemampuan untuk berperang di dalam hutan, namun juga rekan-rekan harus memiliki kemampuan soft approach sehingga pendekatan-pendekatan kemanusiaan juga terus kita lakukan," jelasnya.

Menurut Kapolri, pendekatan kemanusiaan yang dilakukan melibatkan tokoh daerah, tokoh agama, dan tokoh adat.

Hal itu agar situasi kamtibmas bisa dikendalikan. Pendekatan yang seimbang itu, lanjutnya, penting untuk menekan potensi korban di lapangan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

Selain itu, Kapolri juga menyinggung soal penambahan personel di daerah otonomi baru (DOB) di Papua pascapelaksanaan Pilkada dan pelantikan para pejabat daerah. Ia meminta jajarannya melakukan evaluasi kebutuhan secara berkala.

“Tolong untuk terus dilakukan evaluasi terkait dengan kebutuhan yang ada sehingga kita betul-betul bisa memberikan personel yang optimal, khususnya di wilayah-wilayah baru yang tentunya juga memiliki karakteristik kerawanan tersendiri," pungkasnya.  (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS