CNC Dorong Implementasi Rekomendasi Chega untuk Rekonsiliasi Konflik Timor Leste 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Centro Nacional Chega! ( CNC ) terus mendorong Timor Leste mengimplementasikan lebih sungguh Rekomendasi Chega! untuk rekonsiliasi konflik di negara itu. 

Direktur Eksekutif Centro Nacional Chega! (CNC), Hugo Maria Fernandes menjelaskan bahwa pasca-kemerdekaan, para pemimpin Timor Leste secara konsisten mengadopsi mekanisme keadilan transisi dengan empat pilar utama.

Menurut Fernandes, selama 24 tahun, Timor Leste harus berjuang melalui konflik yang kompleks. Konflik tersebut berakar dari Perang Dunia II, dekolonisasi Portugal, hingga dinamika geopolitik global.

Namun, di tengah kehancuran itu, para pemimpinnya memilih jalan rekonsiliasi. Keempat pilar itu yaitu pencarian kebenaran, keadilan formal, reparasi untuk korban, dan reformasi kelembagaan. 

Baca juga: Ketua ASEAN Dukung Timor Leste jadi Anggota Penuh pada Oktober

"Rekonsiliasi adalah sebuah proses yang harus memberi peluang untuk mengakui kesalahan masa lalu, termasuk penyesalan dan pengampunan. Proses ini tidak boleh dipandang sebagai instrumen politik," ujar Fernandes dalam Seminar Internasional “Peran Timor Leste dan Indonesia dalam Melaksanakan Rekomendasi Laporan Chega! dan Per Memoriam Ad Spem”.

Adapun seminar internasional itu diselenggarakan Pusat Riset Kewilayahan BRIN bekerja sama dengan CNC di kampus BRIN Kawasan Sains dan Teknologi Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Jumat (22/8/2025) lalu. 

Menurut Fernandes, selama 24 tahun, Timor Leste harus berjuang melalui konflik yang kompleks. Konflik tersebut berakar dari Perang Dunia II, dekolonisasi Portugal, hingga dinamika geopolitik global. Namun, di tengah kehancuran itu, para pemimpinnya memilih jalan rekonsiliasi. 

Dijelaskan Fernandes, Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) pada 2005 menyimpulkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik, mulai dari partai politik, gerakan perlawanan dan unsur lainnya telah melakukan pelanggaran HAM.

Meskipun telah menghasilkan 225 rekomendasi, pada tahun 2016, sebuah audit mengejutkan menemukan bahwa hanya 5 persen dari rekomendasi tersebut yang diimplementasikan oleh pemerintah Timor Leste. 

Nilai tersebut berkaitan dengan kewajiban Timor Leste untuk meratifikasi konvensi-konvensi PBB. Sebagian besar sisanya dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil (CSO) atau bahkan ada tidak dijalankan sama sekali sebesar 30 persen.

Temuan inilah yang mendorong Pemerintah membentuk CNC, dengan mandat untuk memastikan implementasi rekomendasi.

Dalam 10 tahun terakhir, Rekomendasi Chega! telah dimasukkan dalam rencana pemerintah jangka 5 tahun, 2018-2023 dan 2023-2028. Salah satu prioritasnya ialah mempromosikan rekonsiliasi di tingkat nasional dan internasional. 

Dijelaskannya, CNC telah melaksanakan implementasi Rekomendasi Chega! di berbagai bidang.

Selama 8 tahun, telah dilakukan empat kali asesmen untuk mengukur sejauh mana program Chega! berdampak kepada masyarakat. Hasilnya diketahui bahwa para korban mulai terbuka, merasa dihargai, dan bahkan mulai membentuk komunitasnya sendiri. 

“Beberapa rekomendasi juga telah diintegrasikan dalam kebijakan pemerintah. Materi terkait HAM akan dimasukkan dalam kurikulum akademi polisi sebagai bagian dari reformasi institusi,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Fernandes mengungkapkan beberapa hal yang perlu dilakukan. Di antaranya pembentukan zona damai di perbatasan Indonesia-Timor Leste untuk memfasilitasi proses-proses kebudayaan, pencarian orang hilang, serta pertukaran arsip dan dokumentasi antar kedua negara.

“Kurangnya political will pemerintah dan minimnya sumber daya dan menjadi tantangan utama dalam implementasi Rekomendasi Chega!” tambah Fernandes.

Ia berharap dengan adanya kolaborasi dengan BRIN dapat menggali lebih jauh catatan sejarah hubungan kedua negara. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS