Massa Aksi Regio Timur: Pancasila Tidak Perlu Dirayakan, Tetapi Harusnya Diwujudkan

Ringkasan Berita:

• Aliansi Pancasila OKP Regio Timur menggelar aksi di Kantor Gubernur NTT pada Hari Lahir Pancasila.
• Massa menilai Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan, bukan hanya diperingati secara seremonial.
• Demonstran menuntut evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum tepat sasaran dan belum maksimal.
• Mereka juga mendesak pemerintah memperhatikan persoalan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pemerataan pembangunan di NTT.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eugenius Suba Boro

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pancasila OKP Regio Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (1/6/2026), bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila.

aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi kepemudaan dari wilayah Timor, antara lain Ikatan Mahasiswa Timor Tengah Selatan, Ikatan Mahasiswa Malaka, Ikatan Mahasiswa Amanuban dan Amanatun, Gerakan Mahasiswa Flobamora, serta sejumlah organisasi mahasiswa lainnya, berlangsung di bawah pengawalan personel Polresta Kupang Kota dan Satpol PP Provinsi NTT.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Mereka menilai peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum refleksi atas berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

Ketua Gerakan Mahasiswa Flobamora, Melianus Alopada, mengatakan kehadiran mereka merupakan bentuk keresahan terhadap kondisi masyarakat yang dinilai belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah.

"Hari ini, kedatangan kami ke sini sebagai bentuk keresahan publik, bahwa di mana momentum hari lahir Pancasila ini, kami melihat bahwa pemerintah terkesan mengabaikan penderitaan rakyat. Sehingga bagi kami, Pancasila tidak perlu dirayakan, tetapi harusnya diwujudkan," kata Melianus.

Menurut Melianus, pemerintah seharusnya lebih fokus merespons persoalan yang dihadapi masyarakat daripada sekadar melaksanakan kegiatan seremonial.

"Kami menuntut pemerintah agar tidak melakukan upacara terhadap hari lahirnya Pancasila. Harusnya direfleksikan, dimaknai, bila perlu dilakukan doa bersama untuk bagaimana pemerintah merasa bersalah, meminta ampun kepada Tuhan bahwa belum mampu mewujudkan janji negara kepada masyarakat itu," ujarnya.

Selain menyuarakan kritik terhadap peringatan Hari Lahir Pancasila, massa aksi juga membawa sejumlah isu yang dianggap mendesak, salah satunya terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melianus mengatakan pihaknya meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi program tersebut.

"Tuntutan kami ialah mengevaluasi menyeluruh terhadap proses realisasi MBG itu. Karena bagi kami sesuai hasil kajian atau hasil investigasi kami di lapangan bahwa per hari ini proses penyaluran MBG itu belum maksimal. Selain tidak maksimal, tidak tepat sasaran dan juga tidak tepat anggaran," katanya.

Ia menilai program tersebut lebih banyak menyasar wilayah perkotaan yang menurut mereka tidak memiliki angka stunting maupun kemiskinan ekstrem yang tinggi.

"Harusnya disasarkan pada anak-anak yang tidak menerima tunjangan dari pemerintah," lanjutnya.