Menteri UMKM Maman Abdurrahman Ungkap 3 Tahun Bank NTT Tidak Salurkan KUR, Ini Alasannya

Setelah kolaborasi tersebut lanjut Maman Abdurraham, grafik volume pemberian perizinan sertifikasi tahun ini kurang lebih naik 300 persen dari tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Berakhir Bulan Depan, Ini Cara Mudah Dapatkan KUR BRI 2025 Plafon hingga Rp200 Juta , Cek Syaratnya

Realisasi Belanja TKD 

Sementara itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT mencatat realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga Oktober 2025 ini mencapai Rp 18,39 triliun atau sekitar 76,8 persen dari total alokasi Rp 23,94 triliun.

Kepala Kanwil DJPb NTT, Adi Setiawan, menjelaskan  pagu TKD untuk NTT terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Fiskal, serta Dana Desa.

“Yang paling besar secara nilai adalah Dana Alokasi Umum dengan realisasi Rp11,9 triliun dari pagu Rp15,1 triliun, atau sudah mencapai 78,85 persen. Sementara secara persentase tertinggi dicatat Dana Insentif Fiskal sebesar 81,95 persen,” ujar Adi Setiawan,, Kamis (30/10/2025).

Adapun DAK Fisik tercatat sebagai komponen dengan realisasi terendah, yakni 66,63 persen. Rendahnya realisasi tersebut karena mekanisme penyaluran yang lebih ketat.

“DAK Fisik disalurkan bertahap mulai dari 25 persen di awal, 40–70 persen pada tahap dua, dan sisanya di tahap akhir. Penyalurannya mengikuti progres pekerjaan dan hasil review APIP,” ujar Adi Setiawan,.

Dari sisi wilayah, Provinsi NTT mencatat realisasi terbesar dengan Rp 2,4 triliun, sedangkan Kabupaten Sumba Tengah menjadi yang terendah dengan nilai Rp 409 miliar.

Jika dilihat berdasarkan persentase, Kabupaten Manggarai menjadi daerah dengan realisasi tertinggi sebesar 81,53 persen, sementara Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) berada di posisi terbawah dengan 72,46 persen.

Adi Setiawan, menekankan bahwa sisa dana belum disalurkan bukan berarti dana mengendap di kas daerah. 

“Yang belum terserap itu adalah pagu alokasi yang belum waktunya disalurkan. Bisa karena syarat administrasi belum lengkap, laporan kegiatan belum masuk, atau memang jadwal penyalurannya di akhir tahun,” ujar Adi Setiawan. 

Untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran, Kanwil DJPb NTT terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui forum monitoring dan evaluasi, rapat bersama pemerintah provinsi, serta publikasi informasi melalui media.

“Komunikasi dengan Pemda sangat baik. Kita pantau progres tiap minggu, bahkan kita juga belajar dari pemberitaan media, termasuk Pos Kupang,” ungkap Adi Setiawan,. (ria/iar)

Realisasi TKD NTT 

1. Total pagu: Rp 23,94 triliun
2. Realisasi: Rp 18,39 triliun (76,8 Persen)
3. DAU: Rp 11,9 triliun (78,85 Persen)
4.Insentif Fiskal: Rp 193 miliar dari Rp239 miliar (81,95 Persen)

5. DAK Fisik: 66,63 Persen
6. Realisasi tertinggi: Kabupaten Manggarai (81,53 Persen)
7. Realisasi terendah: Kabupaten TTS (72,46 Persen). 

SUMBER : Data Hingga Oktober 2025 dari Kanwil DJPb NTT.(iar)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS